REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika, Silvy Dian Setiawan, Antara
Pemerintah terus mengampanyekan imbauan bagi masyarakat untuk tidak pulang ke kampung halaman. Pemerintah beralasan, masyarakat dari Ibu Kota seperti Jakarta yang saat ini menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia, bisa membawa pulang virus corona jenis baru ke kampung halaman.
Berdasarkan data terkini ada 495 kasus positif corona di Jakarta. Angka itu mencakup 48 orang meninggal dunia dan tenaga medis yang terpapar 50 orang.
Dari hampir 500 orang yang positif tersebut muncul kemungkinan kasus-kasus positif lain dari mereka yang terpapar kontak langsung. Dari mereka yang kontak langsung dan pulang kampung tersebut potensi penyebaran Covid-19 keluar Jakarta bisa terjadi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan masyarakat yang tetap ingin pulang ke kampung halaman selama masa darurat Covid-19 akan mendapat pengawasan ketat secara kesehatan dan keamanan dari pemerintah daerah setempat. "Kalau yang sudah terlanjur (pulang kampung), saya akan minta pemerintah daerah untuk mengamati itu, mengawasi itu, supaya jangan sampai si pemudik ini membawa dan menyebarkan Covid-19 ke daerahnya. Pemda harus tegas," kata Wapres Ma'ruf dalam telekonferensi pers dari rumah dinas wapres di Jakarta, Kamis (26/3).
Wapres menyebutkan Pemda Jawa Tengah telah menerapkan pengawasan ketat terhadap warganya yang datang dari luar daerahnya. Khususnya dari Jakarta. Upaya pemda seperti itu harus dicontoh oleh daerah-daerah lain yang warganya banyak merantau ke Ibu Kota.
"Seperti Jawa Tengah itu kan sudah melakukan pengawasan yang ketat, bahkan menunggu di perbatasan daerah untuk memeriksa mereka yang mudik, apakah mereka bebas Covid-19 atau tidak. Saya minta kepada daerah lain untuk melakukan hal sama, untuk mencegah penyebaran itu," tegasnya.
Wapres juga meminta pemda-pemda untuk menyiapkan strategi pencegahan apabila masih ada warga yang nekat mudik di tengah imbauan dan upaya Pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. "Memang ini pemda-pemda ada pekerjaan tambahan, punya tugas baru, yaitu meneliti mereka yang mudik. Jangan sampai membawa wabah Covid-19 ke daerah masing-masing. Tapi tetap, sarannya adalah jangan mudik," katanya.
Sementara itu, Pemerintah masih mempertimbangkan apakah kebijakan untuk tidak mudik itu sifatnya larangan atau sekadar imbauan. Wapres mengatakan seharusnya dia dan Presiden Joko Widodo serta sejumlah menteri menggelar sidang kabinet terbatas lewat telekonferensi, Kamis siang, untuk membahas kebijakan mudik tersebut. Namun rapat terbatas tersebut ditunda karena Presiden Joko Widodo menghadiri pemakaman ibunya, Sujiatmi Notomiharjo, di Solo, Jawa Tengah.
"Nanti putusannya akan ditetapkan, apakah Pemerintah akan melarang atau masih bersifat imbauan. Dan itu akan kita tentukan nanti dalam sidang ratas kabinet yang akan datang," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi larangan pemerintah daerah (pemda) terhadap mudik Lebaran di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurut dia, program mudik bareng dari pemerintah berasal dari kota-kota yang menjadi episentrum penyebaran virus corona seperti Jabodetabek.
"Dari data yang kita miliki, bila kita dapat mereduksi secara signifikan jumlah dan frekuensi program mudik bareng maka volume arus mudik dari kota-kota besar seperti Jabodetabek, yang merupakan episentrum penyebaran Covid-19, akan dapat ditekan secara signifikan," ujar Tito.
Ia mengatakan, imbauan beberapa pemda agar warganya menunda mudik untuk mengurangi risiko penularan Covid 19 selaras dengan keinginan Kemendagri. Kebijakan diam di rumah, bekerja dari rumah atau work from home, mengurangi perjalanan ke luar kota, menjaga jarak sosial juga bermakna sama dengan anjuran penundaan mudik Lebaran.
Tito mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengimbau warganya agar menunda mudik. Termasuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan provinsi asal pemudik seperti Jabodetabek dan Jawa Barat untuk sosialisasi gerakan tunda mudik tahun ini.
Kendati demikian, kata Tito, tentu dalam tingkat implementasinya, upaya tersebut tidak berarti akan mampu mencegah arus mudik secara total keseluruhan. Hal konkret yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah dan stakeholder lainnya adalah larangan atau pembatasan dengan super ketat acara mudik bareng yang menjadi tradisi setiap tahun oleh berbagai perusahaan, pemda, maupun kementerian/lembaga, serta organisasi masyarakat.
"Bersama Gugus Tugas Covid-19 pembatasan secara ketat acara mudik bareng tahun ini sedang dipertimbangkan matang sebagai kebijakan," kata Tito.
Menurut Tito, mudik cukup melelahkan dan membuat stamina ketahanan tubuh peserta mudik menurun. Padahal, virus corona dapat menular kepada orang-orang yang imunitasnya tidak maksimal.
"Seperti kita tahu, mudik bareng cukup melelahkan dan pastinya mengakibatkan stamina ketahanan tubuh peserta mudik drastis menurun dan menjadi sasaran empuk serangan Covid-19," ungkap Tito.
Ia melanjutkan, biasanya juga ketika mudik Lebaran terjadi kerumunan penumpang baik di tempat keberangkatan maupun tujuan. Sementara, laporan riset Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menunjukkan, penularan Covid-19 sudah bersifat aerosol, yaitu transmisi lewat tumpangan partikel di udara.
"Otomatis mudik bareng, utamanya lewat moda transportasi darat, kereta api yang memakan waktu berjam-jam di perjalanan dengan kondisi sesak penumpang tentu menjadi ground field penularan Covid 19 secara masif," tutur Tito.
Tito mengingatkan para kepala daerah segera mengambil langkah detail di lapangan untuk mengantisipasi mudik jelang Lebaran. Hal itu ia ungkapkan dalam berbagai surat edaran dan juga kunjungan kerja ke beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Banten.
Pemerintah Daerah DIY mengaku akhir-akhir ini mulai banyak pendatang yang masuk ke DIY, menyusul adanya penyebaran Covid-19. Pemda DIY pun tidak menampik potensi penyebaran Covid-19 ini dapat meluas dan akan banyak warga yang akan diawasi.
"Sehingga saya punya perkiraan bahwa mereka yang perlu dipantau itu akan makin besar," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (26/3).
Sultan menyebut, saat ini sudah lebih dari 1.000 orang yang dipantau atau berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 ini di DIY. Bahkan, ODP ini mayoritas adalah pendatang.
"Hari ini terdata lebih dari 1.000 orang yang perlu kita pantau. Dalam waktu dua hari sudah sangat tinggi karena mayoritas semua adalah pendatang yang kembali karena wilayah yang dia tinggali dinyatakan (zona) merah (Covid-19), tanpa saya menyebut wilayah itu," ujarnya.
Pendatang diminta memiliki kesadaran dengan melakukan isolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Isolasi dilakukan selama 14 hari guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.
Selain itu, pendatang ini akan diperiksa apakah negatif atau positif Covid-19. Pemeriksaan akan dilakukan secara pintu ke pintu.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan, perlunya kebijakan yang jelas dan spesifik dari pemerintah terkait pembatasan migrasi warga. Karena masih ada masyarakat yang melakukan migrasi ke daerah lain.
"Saya melihat ada banyak tafsir di masyarakat atas imbauan 'physical distancing' (jaga jarak) dan 'stay at home' (diam di rumah), itu," kata Sahroni.
Menurut dia, masifnya penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini merupakan gambaran tak optimalnya kebijakan atau imbauan pemerintah terkait pembatasan jarak dalam upaya mencegah penyebarluasan virus mematikan tersebut. DI sisi lain, juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imbauan yang diserukan pemerintah.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu mengevaluasi dan menerapkan kebijakan yang sifatnya mengikat bagi setiap individu agar potensi penularan Covid-19 dapat ditekan.
Ia mencontohkan masih banyak perantau menafsirkan hal itu dengan pulang ke kampung halaman. Lalu tanpa disadari telah menjadi carrier dari virus.
Namun di sisi lain pemerintah juga diingatkannya agar tanggap dan cepat mengevaluasi kebijakan yang dinilai kurang optimal berjalan di masyarakat. Perpindahan orang dari suatu daerah berkategori zona merah, seperti Jakarta misalnya, menyebabkan daerah lain akhirnya rentan sehingga menuntut pemerintah tanggap atas situasi dan kondisi tersebut untuk kemudian melakukan evaluasi dan menciptakan solusi baru atas persoalan yang ada.
"Kebijakan dikeluarkan pemerintah sebenarnya bagus dengan seruan stay at home. Tujuannya agar physical distancing berjalan baik hingga menekan penyebaran Covid-19. Namun pemerintah juga harus selalu cermat mengevaluasi situasi terkini," paparnya.
Kekhawatiran penyebaran Covid-19 akibat migrasi ini akan semakin tinggi mengingat bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri akan segera tiba. "Physical distancing yang terus digaungkan pemerintah dan berbagai elemen saja pada kenyataannya masih banyak diabaikan mereka yang tidak memiliki kepentingan mendesak. Bagaimana saat Ramadhan dan Idul Fitri yang secara tradisi di Indonesia lekat dengan aktivitas mudik? Daerah yang sebelumnya tidak terpapar akhirnya akan berstatus darurat, seperti di berbagai daerah saat ini," tuturnya.
Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah tak hanya menerapkan physical distancing. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan tegas seperti lockdown ataupun aturan lainnya agar penyebaran Covid-19 tak semakin meluas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
