Friday, 8 Zulqaidah 1442 / 18 June 2021

Friday, 8 Zulqaidah 1442 / 18 June 2021

Jasa Marga Dalami Skenario Mudik 2020

Rabu 25 Mar 2020 17:25 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolandha

Kendaraan pemudik terjebak macet di Tol Cikarang KM 37, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2019).

Kendaraan pemudik terjebak macet di Tol Cikarang KM 37, Jawa Barat, Sabtu (1/6/2019).

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Jasa Marga juga mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan mudik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini mengimbau agar masyarakat tidak melaksanakan mudik untuk mengantisipasi penyebaran virus korona atau Covid-19. PT Jasa Marga (Persero) Tbk saat ini pun sudah merancang persiapan untuk skenario mudik Lebaran 2020.

"Jasa Marga mendalami beberapa skenario terkait penanganan arus lalu lintas mudik," kata Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru kepada Republika.co.id, Rabu (25/3).

Baca Juga

Dia menjelaskan pembahasan mengenai skenario tersebut dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pada dasarnya, kata Heru, Jasa Marga siap melaksanakan arahan dari pemerintah mengenai kebijakan mudik Lebaran 2020.

"Kami juga menerima dan mendukung imbauan pemerintah, agar masyarakat tidak mudik dan tidak piknik saat musim Lebaran 2020, untuk menekan penyebaran Covid-19," ujar Heru.

Heru memastikan saat ini Jasa Marga juga sudah memulai sosialisasi melalui akun media sosial resminya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengikuti imbauan agar tidak mudik dan piknik saat Lebaran 2020.

"Tidak mudik ke kampung halaman menjadi salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia," ungkap Heru.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mengharapkan masyarakat tidak melaksanakan mudik Lebaran pada tahun ini. “Saat ini kami juga aktif mendorong masyarakat untuk tidak mudik, meminimalisir mobilisasi agar tidak memperluas kemungkinan penularan Covid-19,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, Senin (23/3). 

Budi menegaskan saat ini semua pihak akan berganti fokus saling bantu-membantu antara pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi penularan Covid-19. Sebab, kata Budi, dengan adanya mudik maka akan melibatkan arus orang banyak yang akan melakukan perjalanan. 

"Ini tentu berbahaya dan beresiko tinggi (penularan virus korona) jika tetap dilakukan,” tutur Budi.

Pemerintah saat ini mulai mempertimbangkan kebijakan larangan mudik. Meskipun begitu, saat ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait masih menggodok beberapa opsi terkait pelaksanaan mudik Lebaran Idul Fitri 2020.

“Kami sudah bersepakat, hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat. Atas berbagai pertimbangan ini, kami melihat opsi kebijakan pelarangan mudik,” kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, Selasa (24/3) malam.

Jodi mengatakan saat ini terdapat tiga skenario yang tengah dibahas oleh sejumlah kementerian terkait. Skenario pertama yakni mudik lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, kedua yaitu meniadakan mudik gratis oleh perusahaan, dan ketiga adalah pelarangan mudik.

“Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada presiden,” tutur Jodi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA