REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mendukung rencana pemindahan kantor dinas Kota Bogor. Asalkan, pemindahan dapat menunjang kinerja dinas yang akan pindah kantor.
"Yang terpenting bagaimana kemudian ini (pemindahan) juga bisa menunjang kinerja mereka untuk lebih baik di masa yang akan datang," kata Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Selasa (24/3).
Atang menjelaskan, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tahun 2020 tidak ada anggaran untuk memindahkan kantor dinas. Yang ada, lanjut Atang, perbaikan gedung sejumlah kantor dinas dan kecamatan. Itu pun, biaya yang dikeluarkan dari APBD tidaklah besar.
"Ada (anggaran) perbaikan beberapa kantor, seperti kantor kecamatan, kemudian kantor dinas seperti halnya Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” kata Atang.
Atang mempersilahkan rencana adanya pemindahan kantor dinas secepatnya dapat terealisasi. Sebab, dia menilai, pemindahan maupun perbaikan dipastikan tidak menelan anggaran besar dibanding membuat kantor baru. "Ini juga saya kira baru jangka pendek. Jangka panjangnya pemkot harus berfikir bagimana nanti bisa membuat sebuah pusat perkantoran, untuk semua dinas," kata Atang.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor setidaknya memiliki 33 organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk kecamatan. Namun, lokasi kantor tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Kota Bogor. Padahal pusat pemerintahan atau Balai Kota Bogor berada di Bogor Tengah.
Atang mengaku, menaruh harapan pada pemkot untuk menyiapkan lahan agar dapat menjadi pusat perkantoran. Sehingga, pelayanan bagai masyarakat dapat lebih terpusat di satu titik. "Tapi sekali lagi harus kita arahkan semua sumberdaya kita, baik itu human maupun capital resources kita untuk fokus menagani corona," kata dia.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Adityawarman juga mendukung rencana pemindahan kantor dinas. Adit menjelaskan, pemkot dapat memanfaatkan aset-aset pemerintah yang tidak terawat. "Selama ini ada beberapa aset pemerintah, ada juga aset pemerintah pusat yang mungkin bisa digunakan," ujar Adit.
Menurutnya, sudah beredar kabar adanya dinas yang akan menempati gedung Freshmart di Jalan Padjadjaran. Adit menyatakan, dewan siap mendukung pemindahan kantor dinas.
Asalkan, dinas yang akan pindah kantor dapat menunjukkan peningkatan kinerja. "Sejauh mendukung kinerja saya rasa DPRD, insyallah mendukung. Karena menang wajar mah ya. Sebab saat ini pusat pemerintahan di Balai Kota itu sudah rada sumpek," ujar dia.
Adit menyinggung, OPD yang memiliki kantor di area balai Kota Bogor. Dia menjelaskan, kantor Sekretariat Daerah (Setda) saja memiliki empat lantai. Belum lagi, ditambah beben pegawai dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostandi) dan Bappeda Kota Bogor.
Sedangkan, lahan parkir di Balai Kota tak lagi mencukupi. Sebab, luas Balai Kota secara keseluruhan hanya 2,673 meter persegi. Adit mendorong agar pemindahan kantor dinas dapat segera dilakukan. Demikian, pekerjaan dinas terkait dapat lebih maksimal.
Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekertariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Yadi Cahyadi menjelaskan terdapat dua kantor dinas yang akan dipindahkan dari Balai Kota Bogor. Dua kantor itu, yakni BPKAD dan Kominfostandi.
Yadi menuturkan, BPKAD akan pindah ke gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor yang berada di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal yang direncanakan akan menempati dua lantai di gedung setinggi empat lantai tersebut.
Sedangkan untuk pemindahan Kantor Dinas Kominfostandi, sambung Yadi, akan memiliki dua opsi nantinya. Pertama, Kantor Dinas Kominfostandi digeser ke BPKAD yang berada di samping Gedung Setda.
Opsi kedua, Kantor Kominfostandi dipindahkan ke gedung lama milik Pemkot Bogor yang berada di samping Freshmart, Jalan Padjadjaran, Kota Bogor. Namun, gedung tersebut masih memerlukan renovasi. "Tapi itu masih dalam pembahasan. Di usahakan tahun ini," kata Yadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
