REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, lockdown atau karantina wilayah guna menangani penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) yang berlangsung saat ini masih dalam kajian. Saat ini pemerintah memang belum menghitung kemungkinan melakukan lockdown.
“Bisa saja besok, lusa, kita tiba-tiba (lockdown) per daerah. Daerah A mungkin kita karantina. Tapi, kita tidak mengerti karena tidak ada istilah dalam UU mengenai lockdown atau karantina ini. Jadi, kalau ada karantina kecamatan, desa, sampai nanti kota atau provinsi, kajiannya sedang berjalan saat ini,” kata Luhut dalam unggahan di akun pribadi Instagram @luhut.pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Selasa (24/3).
Luhut meminta segenap masyarakat terus mendukung pemerintah dalam upaya menangani penyebaran virus corona. Menurut dia, penanganan dari pemerintah memang masih bermasalah. Namun, ia meyakini upaya yang dilakukan makin baik kelak.
“Kita semua harus mendukung pemerintah. Jangan silang pendapat, jangan salahkan sana-sini, karena pemerintah kan melihat dengan luas sekali. Tidak mungkin pemerintah careless (ceroboh) atau dikatakan presiden ragu-ragu. Tidak,” ujarnya.
View this post on InstagramPandemi COVID-19 bukan menjadi masalah di satu negara saja, tapi menjadi masalah hampir seluruh negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Untuk itu sebagai pemangku kebijakan, saya dan jajaran kementerian terkait di bawah @kemenkomarves memastikan akan bersinergi untuk mempersiapkan alat-alat dan fasilitas kesehatan serta kebutuhan logistik bagi rakyat secara keseluruhan. Saya menjamin bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi Pandemi COVID-19 ini adalah keputusan yang terbaik dan saya berharap masyarakat bisa bersatu dan mendukung apa-apa yang terbaik yang sedang di upayakan oleh pemerintah saat ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak memasukkan lockdown (menutup kota atau negara) sebagai salah satu kebijakan untuk mengurangi penyebaran penyakit saluran pernapasan yang disebabkan virus corona jenis baru (Covid-19). "Paling penting dilakukan adalah mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/3).
Kebijakan karantina wilayah tersebut, menurut dia, juga menjadi kebijakan pemerintah pusat, bukan daerah. Presiden menekankan pelaksanaan social distancing atau memberikan jarak dengan orang lain.
"Menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar penyebaran Covid-19. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19," ujar Presiden Jokowi menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
