REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menghapus program mudik gratis pada saat Hari Raya Idul Fitri 2020. Keputusan itu diambil karena status keadaan tertentu darurat bencana wabah virus corona atau Covid-19, yang diberlakukan hingga 29 Mei mendatang.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyatakan bahwa baik program mudik gratis yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan, BUMN, hingga swasta akan ditiadakan. "Melihat kondisi penyebaran virus Covid-19 yang begitu masif belakangan ini, saya rasa ini keputusan yang tepat walau berat, mudik gratis akan dibatalkan," ujar Budi dalam siaran persnya, Senin (23/3).
Oleh karena itu, Budi harap masyarakat pun dapat mengerti dan mematuhi apa yang sedang dilakukan pemerintah. Saat ini pihaknya juga aktif mendorong masyarakat untuk tidak mudik, meminimalisir mobilisasi agar tidak memperluas kemungkinan penularan Covid-19. Menurutnya untuk di Ditjen Perhubungan Darat, baik mudik gratis dengan bus dan kapal penyeberangan semuanya akan dihapuskan.
"Saat ini kita akan berganti fokus, saling bantu-membantu antara pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi penularan Covid-19. Karena kita tahu dengan mudik, artinya ada arus orang banyak yang akan melakukan perjalanan. Ini tentu berbahaya dan beresiko tinggi jika tetap dilakukan," jelasnya.
Lebih lanjut, Budi mengharapkan peran serta masyarakat untuk tidak bepergian apalagi melakukan mudik pada saat libur Lebaran nanti. Oleh karena itu pihaknya menyampaikan kepada masyarakat yang sudah mendaftar mudik gratis. Pihaknya juga meminta maaf atas pembatalan ini. Ia imbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan dulu hingga situasi kondusif.
"Mudik ini melibatkan banyak massa, berpotensi menjadi titik penyebaran virus tersebut, yang mudik bepergian ke daerahnya masing-masing akan berpotensi membuat wilayah persebaran Covid-19 semakin luas. Kami akan gencarkan kampanye ini secara terus menerus," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
