REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid merespons rencana pelibatan TNI dalam pelaksanaan social distancing yang diserukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona (Covid-19). Ia menilai TNI belum saatnya dilibatkan dalam mengatur social distancing di tengah masyarakat.
"Bertahap ya. Kita harapkan sekarang tanpa TNI turun, masyarakat bisa atas kesadaran diri," kata Meutya kepada Republika.co.id, Senin (23/3).
Politikus Partai Golkar tersebut mengaku tidak ingin dianggap terlalu otoriter dengan melibatkan TNI dalam mengatur social distancing. Ia berharap agar kesadaran bahaya virus corona bisa segera tumbuh di tengah masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, menilai TNI-Polri perlu dilibatkan dalam mengatur social distancing. Menurut dia, pengaturan social distancing diperlukan karena dalam kondisi tertentu masyarakat bisa lupa atau bahkan abai akan cara memperlambat penyebaran virus ini.
"Dengan jumlah personel TNI dan Polri yang besar dan menyebar di semua daerah, pengaturan social distancing bisa lebih efektif. Sebab, sekarang sudah bukan saatnya sosialisasi atau sekadar mengimbau penerapan social distancing, tetapi implementasi di lapangan," ujar Charles dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan, imbauan social distancing perlu menjadi aksi, tidak sekadar imbauan. TNI bersama Polri diharapkan bisa hadir di tempat-tempat umum untuk memastikan warga menerapkan social distancing dengan jarak minimal 1 meter. TNI bersama Polri diharapkan bisa secara persuasif dan humanis mengatur antrean ataupun jarak warga di transportasi umum, pusat berbelanjaan, dan tempat-tempat lainnya.
"Selain mengatur social distancing, Babinsa bersama Binmas di tingkat desa/kelurahan juga bisa mencegah adanya kerumunan warga sambil memberikan laporan terkait penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing. Ujung tombak TNI dan Polri ini juga bisa dipakai untuk distribusi kebutuhan pokok nantinya apabila diperlukan," kata politikus PDIP tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
