Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Kemendag: Pembatasan Pembelian Kebutuhan Pokok Dicabut

Jumat 20 Mar 2020 15:21 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Friska Yolandha

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, pembatasan pembelian bagi konsumen telah dicabut.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, pembatasan pembelian bagi konsumen telah dicabut.

Foto: Republika/Ani Nursalikah
Sebelumnya, pembatasan pembelian kebutuhan pokok karena ada aksi panic buying.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan, pembatasan pembelian bagi konsumen telah dicabut. Dengan begitu masyarakat bisa berbelanja sesuai keinginannya. 

"Baru kemarin kami koordinasi dengan Satgas Pangan. Sudah ada surat dari Satgas Pangan terkait pembatasan itu sudah dicabut," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto di Jakarta, pada Jumat, (20/3).

Hanya saja, kata dia, perlu diketahui, awalnya pembatasan diberlakukan dengan berbagai tujuan baik. Di antaranya menghindari masyarakat melakukan pembelian berlebih.

Baca Juga

"Karena sebagaimana diketahui, begitu ada info virus corona merebak, masyarakat melakukan pembelian lebih daripada yang dibutuhkan. Sehingga keluarlah edaran dari Satgas Pangan," jelasnya. 

Meski begitu, melihat barang sudah cukup stok di seluruh pedagang, maka pembatasan dicabut. "Mulai hari ini, per surat tanggal kemarin, ada surat dari Satgas Pangan, edaran tersebut (pembatasan) sudah dicabut kembali," tutur Suhanto. 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman menyatakan, pembatasan pembelian tersebut bukanlah cara tepat. "Pak Menko Perekonomian sudah bicara pula dengan Bareskrim, kita semua sepakat itu bukan cara tepat," tegasnya di Jakarta pada Kamis, (19/3).

Pengusaha, lanjutnya, tidak ada yang kekurangan stok barang. Dengan begitu, tidak perlu ada yang dibatasi. 

Sebelumnya, demi menjaga agar tidak ada masyarakat yang melakukan penimbunan bahan pokok Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan stok bahan pokok dan penting (Bapokting). Polri meminta asosiasi pedagang membatasi pembelian.

Satgas Pangan Polri sudah mengirimkan surat pada Asosiasi Penguasa Ritel Indonesia (Aprindo), Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkopppas). Organisasi diminta membatasi pembelian, yakni beras maksimal 10 kilogram (kg), gula maksimal 2 kg, minyak goreng maksimal 4 liter, dan mi instan maksimal 2 dus.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA