Friday, 4 Ramadhan 1442 / 16 April 2021

Friday, 4 Ramadhan 1442 / 16 April 2021

CIPS: Indonesia Perlu Waspadai Ancaman Resesi 

Kamis 19 Mar 2020 17:31 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Friska Yolandha

Pertumbuhan ekonomi(Republika)

Pertumbuhan ekonomi(Republika)

Foto: Republika
Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang tanggap terhadap dinamika ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai, Indonesia perlu mewaspadai ancaman terjadinya resesi. Sebab, gangguan rantai suplai global, pelemahan permintaan dan layanan ekspor-impor, serta penurunan aktivitas bisnis di berbagai negara sudah terjadi. Salah satu faktor pendorongnya, penyebaran virus corona (Covid-19).

Pingkat menilai, pemerintah pun sudah mencoba memahami kondisi yang ada. Hal ini tergambarkan dengan proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal pertama terkoreksi ke level 4,8 persen sampai 4,9 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, 5,07 persen.

"Koreksi yang dilakukan oleh Menteri keuangan ini sangatlah realistis," tutur Pingkan, Kamis (19/3).

Baca Juga

Koreksi atas pertumbuhan ekonomi juga dilakukan oleh negara-negara lain hingga lembaga internasional seperti Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Diketahui, OECD memangkas pertumbuhan ekonomi global ke level 2,4 persen dari yang semula di level 2,9 persen.

Sri Mulyani bahkan memprediksi pertumbuhan global hanya akan berada pada level 1,5 persen saja apabila melihat dinamika global yang terjadi saat ini. Pingkan menyebutkan, setidaknya ada empat hal yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah. Pertama, stimulus fiskal untuk mencegah dampak negatif jangka panjang dari perlambatan ekonomi global saat ini.

Sejauh ini, pemerintah telah memberikan dua paket stimulus fiskal dan sedang menyiapkan paket stimulus jilid ketiga yang mencakup aspek kesehatan, perlindungan sosial serta upaya menjaga kinerja pelaku usaha. "Tentu saja hal ini perlu disambut baik dan diharapkan dalam prosesnya dapat terkoordinasi dengan baik di segala lapisan," kata Pingkan.

Selain stimulus di tingkat nasional, koordinasi di tataran global untuk memberikan stimulus juga sangat dibutuhkan. Berdasarkan pengalaman saat krisis keuangan global 2008, stimulus fiskal yang diberikan oleh G-20 berjumlah sekitar dua persen dari PDB atau setara lebih dari 900 miliar dolar AS pada 2009.

Selanjutnya, Pingkan menambahkan, kebijakan moneter yang melibatkan bank sentral perlu memperhatikan aliran kredit dapat tersalurkan ke sektor ekonomi riil. Berikutnya, dibutuhkan regulasi yang tanggap terhadap dinamika perekonomian. 

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan, setiap negara kini sekuat tenaga memastikan untuk meminimalisir dampak negatif dari penyebaran Covid-19 di negara mereka. Prioritasnya, meningkatkan fasilitas kesehatan untuk menekan penyebaran sekaligus menahan laju perlambatan ekonomi.

Suahasil menilai, tren menuju resesi global sebenarnya tidak baru terjadi sekarang, melainkan sudah dari tahun lalu ketika perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China berlangsung. Kondisi ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara lain, termasuk Indonesia.

Untuk kuartal pertama, Kemenkeu memproyeksikan ekonomi mampu tumbuh 4,5 sampai 4,9 persen. Suahasil menuturkan, pemerintah berupaya memastikan stimulus ekonomi yang sedang dan akan diluncurkan cukup mampu menggerakkan kegiatan ekonomi dengan baik, terutama di kuartal kedua.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA