REPUBLIKA.CO.ID,SERANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menjadikan program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di tiga area, yakni Taman Sari, Samaun Bakri, dan Calung menjadi rencana pembangunan paling mendesak. Hal ini dipastikan setelah pemkot melakukan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.
Kepala Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperdaginkop dan UKM) Kota Serang, Yoyo Wicahyono mengatakan penataan PKL di tiga area disebabkan agenda penataan PKL di Pasar Induk Rau (PIR) gagal. Banyaknya penolakan warga terkait penataan PKL di Pasar Rau membuat pemkot harus mengalihkan program penataan ke tempat lain untuk sementara ini.
"Penataan PKL Pasar Rau itu targetnya harusnya tahun kemarin tapi batal dan gagal. Karena ada penolakan. Jadi tahun depan rencananya sudah bergeser, bukan prioritas karena saat ini kita akan tata PKL di Taman Sari, Samaun Bakri, dan Calung ke Pasar Lama," jelas Yoyo usai Musrembang di Kota Serang, Rabu (18/3).
Penataan PKL di tiga lokasi tersebut juga dilakukan karena berkaitan dengan program revitalisasi Pasar lama dan program pembangunan Taman Sari menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk masyarakat. "Program ini karena berkaitan dengan pembangunan Taman Sari, kan pedagangnya harus direlokasi sambil menunggu hasil revitalisasi pembangunan pasar lama. Karena tahun depan juga stasiun kereta akan diperanjang dan menjadi double track, maka kita siapkan Taman Sari menjadi tempat yang representatif," katanya.
Penataan PKL menurut Yoyo tidak lain agar daerah ini menjadi kota yang layak dan tidak semrawut karena banyaknya PKL yang seringkali menutup jalan dan mengganggu pemandangan kota. Ia mengaku optimistis penataan empat wilayah ini akan berjalan lancar karena program ini juga dibutuhkan masyarakat.
"Taman Sari kan selain sesuai dengan janji kampanye wali kota terkait penyediaan fasilitas ruang terbuka hijau. Akan kita tata dan bangun suoaya lebih cantik dan menarik," katanya.
Meski begitu, Yoyo mengaku saat ini masih memprioritaskan masalah pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat di tengah isu virus Corona. "Jadi sementara ini yang namanya penataan PKL ini segala macem, itu stop dulu, konsentrasi saya menjamin pasokan bahan pokok dan penting untuk masyrakat di tengah wabah virus Corona harus terjamin," ungkapnya.
Adapun Kepala Bappeda Kota Serang Nanang Saefudin menyebut penataan PKL dan program lainnya seperti pembangunan RTH merupakan langkah yang sejalan dengan rencana pembangunan Kota Serang sebagai daerah metropolitan. "Tentu saja program pembangunan seperti RTH atau penataan PKL itu beririsan atau beriringan dengan Kota Serang yang direncanakan jadi kita metropolitan. Beberapa indikator kan sudah dipenuhi, hanya memang masih ada indikator yang belum ada," kata Nanang.
Pembangunan RTH, infrastruktur pengelolaan sampah hingga adanya sarana transportasi massal disebutnya adalah beberapa indikator yang memang harus dipenuhi Kota Serang jika ingin menjadi kota metropolitan. "Dari 16 indikator kota metropolitan sudah ada delapan yang terpenuhi, hanya memang seperti sarana penyedia air bersih, transportasi massal itu masih proses," katanya.
Sementara Wali Kota Serang Syafrudin membenarkan kalau penataan PKL merupakan program mendesak yang akan dilakukan pihaknya. Keputusan ini diambil lantaran sesuai dengan janji politiknya yang menyebut ingin membuat ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga Kota Serang.
"Program itu kan ada klasifikasinya, ada mendesak, prioritas dan unggulan. Janji kita memang ingin membuat RTH di setiap kecamatan, maka penataan PKL di tempat-tempat yang akan menjadi RTH ini menjadi keharusan," jelas Syafrudin.
Penataan PKL dan pembangunan RTH ini disebutnya sudah sesuai dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota yang menyebutkan akan membangun infrastruktur di segala sektor. "Kita tekankan kalau RKPD ini harus mengacu dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga sesuai RPJMD," jelasnya.
Di masa-masa riskan wabah Corona saat ini, Syafrudin mengaku tidak khawatir program pembangunan Pemkot Serang akan terganggu. "Sebenarnya isu Corona ini bukan lagi isu daerah tapi bahkan internasional, jadi tentu mempengaruhi banyak hal termasuk pembangunan dan perekonomian. Sekarang saja sekolah libur, pegawai libur, perudahaan diliburkan, tapi saya rasa tidak usah khawatir karena kan sudah kita rencanakan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
