REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Di salah satu sisi pasar, terlihat sisa-sisa pembantaian. Ketika gerombolan Hindu itu turun, kios-kios milik Muslim yang menjual suku cadang mobil perlahan menjadi puing-puing dan abu. Padahal, hanya 100 meter jauhnya dari lokasi tersebut, berdiri dua kantor polisi.
Ketika serangan massa terjadi untuk kali pertama, kemudian berlanjut untuk kali kedua dan ketiga di lingkungan timur laut Delhi ini, para pemilik kios yang putus asa berulang kali berlari ke kantor polisi Gokalpuri dan Dayalpur berteriak minta tolong.
Namun, setiap saat mereka menemukan gerbang terkunci dari dalam. Selama tiga hari, tidak ada bantuan datang.
"Bagaimana bisa mereka membakar pasar kita dengan cara yang mengerikan, sementara sangat dekat dengan dua kantor polisi, dan tidak dapat dihentikan?" kata seorang penjaga toko, yang meminta untuk tetap anonim karena takut akan pembalasan, dikutip di the Guardian, Rabu (18/3).
Ia pun melanjutkan, jika ia mengajukan keluhan kepada polisi dan identitasnya terbongkar, ia akan menghadapi masalah yang sangat serius. Sejak kerusuhan yang meletus di Delhi pada akhir Februari, peristiwa ini menjadi konflik agama terburuk yang melanda Ibu Kota dalam beberapa dasawarsa. Beberapa pertanyaan terus muncul tentang peran yang dimainkan oleh polisi Delhi dalam memungkinkan kekerasan itu terjadi.
Kekerasan ini dasarnya bermula oleh gerombolan Hindu yang menyerang Muslim. Dari 51 orang yang meninggal, setidaknya tiga perempat adalah Muslim. Di samping itu, masih banyak Muslim yang hilang.
"Selama kerusuhan baru-baru ini di Delhi, peran polisi sangat tercela," kata pensiunan perwira polisi senior dari Uttar Pradesh, SR Darapuri.
Ia menyebut polisi yang ada tidak hanya secara terbuka berpihak pada gerombolan Hindu yang menyerang Muslim, tetapi juga menggunakan kekerasan brutal terhadap mereka. Polisi-polisi itu dengan sengaja tidak menanggapi panggilan bantuan dari kaum Muslim yang terjebak di banyak daerah yang dilanda kekerasan. Peran polisi bersifat komunal, tidak etis, dan tidak profesional.
Polisi Delhi disebut berada di bawah kendali langsung Pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, khususnya Menteri Dalam Negeri dan Presiden Partai, Amit Shah, yang merupakan salah satu pendukung paling gigih dalam agenda nasionalis Hindu BJP. Ia memiliki tujuan untuk menjadikan India sebagai Hindu, bukan bangsa sekuler.
Akibatnya, agenda politik pemerintah BJP, yakni Perdana Menteri Narendra Modi, secara luas dipandang sebagai anti-Muslim. Tampaknya pemikiran ini telah tertanam kuat dalam pola pikir polisi Delhi, yang merupakan kekuatan besar Hindu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
