REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana meminta pemerintah pusat dan daerah segera melakukan lockdown. Menurutnya, kebijakan sosial distancing atau jaga jarak sosial yang diusulkan pemerintah berjalan kurang efektif.
"Masyarakat tetap keluar rumah dan justru malah menimbulkan keramaian yang mempermudah penyebaran virus di tempat umum ataupun sarana transportasi," kata Putu Supadma Rudana di Jakarta, Selasa (17/3).
Dia mengatakan, masyarakat juga justru pergi berlibur setelah pemerintah memilih untuk meliburkan sekolah. Lanjutnya, sebagian perusahaan juga masih memperkerjakan karyawan mereka untuk datang ke kantor.
"Ini artinya pemerintah belum berhasil mengontrol masyarakatnya untuk melakukan 'perang dengan corona' sehingga saran saya segera lockdown," katanya.
Putu meminta pemerintah untuk tidak memahami konsep penutupan akses secara berlebihan. wakil Ketua badan kerjasama antar-parlemen ini menjelaskan bahwa ada tiga kategori isolasi yaitu total, partial lockdown, dan local lockdown.
Dia mengatakan, ketiga kategori penutupan akses itu memiliki mekanisme berbeda. Total lockdown dialkukan dengan mengaktifkan aparat menjaga tiap sudut agar masyarakat tidak keluar rumah.
"Jika keluar rumah pun hanya untuk membeli kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pokok, itupun sangat dibatasi jumlahnya perkeluarga," katanya.
Sementara, partial lockdown dengan menutup sekolah, instansi hingga tempat hiburan dan keramaian seperti yang dilakukan pemerintah DKI saat ini. Sedangkan local lockdown bisa dimaknai sebagai kondisi di mana perorangan atau keluarga atau satu desa diisolasi.
Dia mengatakan, ketiga kategori tadi memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk diberlakukan. Dia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak terlambat mengambil keputusan karena masyarakat yang dirugikan atas pandemi corona yang terjadi.
"Jadi pemerintah Jokowi jangan over reaction dengan kata lockdown," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
