REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Regulasi qanun di Aceh yang mewajibkan operasional lembaga keuangan berbasis syariah, termasuk asuransi perlu dibarengi dengan edukasi. Pengamat Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor, Irfan Syauqi Beik menyampaikan regulasi tanpa edukasi akan jadi tidak efektif.
Literasi asuransi syariah masih sangat kecil dibandingkan dengan produk keuangan syariah lainnya. Qanun Aceh dapat menjadi peluang, baik dalam peningkatan literasi, inklusi, maupun aset keuangan syariah Indonesia.
"Qanun Aceh ini bagus dan jadi salah satu yang bisa akselerasi keuangan syariah," katanya pada Republika, Selasa (17/3).
Dengan tegaknya qanun, maka lembaga keuangan konvensional akan tergantikan. Peluang tersebut perlu dimanfaatkan dengan baik dan cara pertama adalah dengan peningkatan literasi masyarakat Aceh.
Menurut Irfan, masih banyak kekeliruan atau pemahaman yang tidak mendalam terhadap asuransi syariah. Misal, masih menganggapnya haram, atau merasa tidak memerlukan instrumen tersebut.
"Masih banyak yang belum paham asuransi syariah," katanya.
Dari sisi kesesuaian dengan syariat, semua produk asuransi syariah perlu izin dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang merupakan otoritas fatwa di Indonesia. Sehingga semua produk yang beredar dijamin sudah sesuai dengan ketentuan syariah.
Dari sisi relevansi, Irfan mengimbau agar produk asuransi syariah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika produk tersebut relevan atau dibutuhkan, maka partisipan polis akan otomatis meningkat.
Sehingga strategi marketing yang digunakan juga menyesuaikan dengan kultur di sana. Tak hanya itu, untuk menangkap peluang maka perusahaan asuransi syariah juga perlu mengubah managemennya, baik dari sisi SDM maupun infrastruktur layanan.
"Masyarakat Aceh perlu diyakinkan bahwa dana polis mereka berada di tangan yang amanah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
