REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Pemerintah Spanyol telah mengambil alih sementara seluruh rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan swasta di negaranya. Hal itu dilakukan saat Negeri Matador tengah berjuang melawan wabah virus kcrona, Covid-19.
Dalam pengmumannya pada Senin (16/3), seperti dikutip laman Business Insider, Kementerian Kesehatan Spanyol mengatakan akan menempatkan semua penyedia layanan kesehatan swasta, termasuk fasilitas mereka, ke dalam kontrol publik. Tujuannya untuk kepentingan sistem perawatan kesehatan nasional.
Menteri Kesehatan Spanyol Salvador Illa mengatakan negaranya juga akan mengerahkan para pensiunan dokter, semua mahasiswa kedokteran tahun lalu yang sedang melakukan residensi, dan dokter yang belum merampungkan program spesialisasi mereka. Hal itu dilakukan guna menjamin keberadaan para profesional dalam menangani para pasien Covid-19.
Kemudian terkait minimnya peralatan antivirus, Pemerintah Spanyol telah memperingatkan bahwa setiap perusahaan yang dapat memproduksi material diagnosis dan perlengkapan pelindung seperti masker, kacamata serta sarung tangan, harus menghubungi pihak berwenang dalam waktu 48 jam. Mereka yang memproduksi barang-barang tersebut tapi tak melapor diancam denda.
Surat kabar Spanyol El Mundo melaporkan, militer negara tersebut siap mengerahkan dan mengoperasikan fasilitas kesehatan darurat, seperti rumah sakit lapangan, di daerah yang paling terdampak Covid-19.
Pekan lalu Spanyol telah mengumumkan keadaan darurat nasional terkait wabah Covid-19. Semua lembaga pendidikan, toko tak penting, bar, kafe, restoran, stadion, bioskop, dan museum ditutup. Namun, beberapa bisnis seperti supermarket, apotek, dan kios koran tetap diizinkan buka.
"Kita pada akhirnya akan kembali ke pekerjaan rutin kita dan kembali mengunjungi teman-teman serta orang-orang yang kita cintai. Sampai saat itu tiba, jangan buang energi yang penting sekarang," kata Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dalam pidatonya pekan lalu.
Dia mendesak semua warga Spanyol untuk tetap tinggal di rumah. Mereka yang tidak mematuhi persyaratan keadaan darurat akan dikenakan sanksi denda mulai dari 100 euro. Warga yang secara serius tak menaati otoritas atau petugas ketika menjalankan tugasnya akan dipenjara.
Spanyol memang tak sekadar memperingatkan. Sejak akhir pekan lalu, petugas kepolisian di Madrid, misalnya, berkeliling kota menggunakan megafon untuk memperingatkan penduduk agar tetap di rumah masing-masing. Setidaknya terdapat 200 warga yang didenda karena dianggap mengabaikan aturan keadaan darurat nasional.
Saat ini, Spanyol menangani hampir 9.200 kasus Covid-19. Telah terdapat 309 orang yang meninggal akibat virus tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
