REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengimbau pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) segera memberi peringatan pada kampus yang dibawahinya untuk menyesuaikan kondisi dan kegiatan belajar mengajar untuk menghindari penularan virus novel corona (Covid-19). Diantaranya dengan menghindari pertemuan massal hingga menggelar perkuliahan jarak jauh (PJJ).
Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko mengimbau kepada semua pimpinan PTS seluruh indonesia segera memberikan warning kepada semua civitas akademik untuk bisa menyesuaikan kondisi lingkungan dan anjuran pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
"Dan jika memungkinkan sementara waktu menghindari pertemuan masal," ujarnya saat dihubungi Republika, Ahad (15/3).
Bahkan, dia melanjutkan, jika memungkinkan kampus bisa menerapkan kebijakan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selain itu, dia menambahkan, seluruh PTS di Indonesia civitas akademiknya mampu mengedukasi pada lingkungannya terhadap bahaya virus corona cara pencegahan dan menghindarinya.
Kemudian, dia menyebutkan, jika dalam kondisi terpaksa, wisuda sudah terjadwal maka kampus diharapkan menjaganya. Selain itu hindari kontak langsung bagi mereka yang tidak memiliki kesehatan yang tidak prima.
"Jadi pastikan peserta wisuda adalah mereka yang kondisi badan dalam kondisi prima atau badannya fit," katanya.
Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengaku mendukung sepenuhnya pembelajaran di universitas via dalam jaringan (daring). Upaya itu dilakukan untuk mencegah penularan virus novel corona (Covid-19).
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam mengaku menghargai dan mendukung keputusan para rektor yang mengalihkan pembelajaran daring dari rumah untuk menghindari penyebaran Covid-19.
"Keselamatan dan kesehatan mahasiswa dan warga kampus harus diutamakan. Memang yang harus dihindari adalah kumpul dalam jumlah banyak dan dalam waktu lama," ujarnya saat dihubungi Republika, Ahad (15/3).
Dengan memanfaatkan teknologi, pihaknya berharap pembelajaran tetap dapat berjalan. Terkait ujian yang harus ditempuh mahasiswa, ia menyebutkan penilaian itu bisa diganti dengan take home exam. Kemudian, dia melanjutkan, konsultasi bisa berjalan biasa atau dengan video conference.
"Kemudian wisuda bisa ditunda. Tetapi ijazah tetap bisa diberikan, sehingga tidak mengganggu bagi yang mau lanjut kerja," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
