Ahad 15 Mar 2020 17:55 WIB

Corona Meluas, Destinasi Wisata di DIY Belum Ditutup

Gubernur DIY mengatakan penutupan masih dalam pertimbangan.

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Yudha Manggala P Putra
Berharap Dengan Wisatawan Domestik. Wisatawan domestik mengunjungi Kawasan ikonik pedestrian Malioboro, Yogyakarta, Ahad (8/3).(Wihdan Hidayat/ Republika)
Foto: Wihdan Hidayat/ Republika
Berharap Dengan Wisatawan Domestik. Wisatawan domestik mengunjungi Kawasan ikonik pedestrian Malioboro, Yogyakarta, Ahad (8/3).(Wihdan Hidayat/ Republika)

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (DIY) belum berencana untuk menutup kawasan wisata yang ada meski kasus Corona (Covid-19) meluas dan sudah ditemukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, penutupan tersebut masih dipertimbangkan. Menurutnya, kondisi di DIY masih cukup kondusif untuk membuka kawasan wisata dan tidak perlu untuk menetapkan DIY sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) Corona

"Jadi ruang-ruang ekonomi masih kemungkinan terbuka. Kita belum mengambil pemahaman KLB. Sehingga kita belum melakukan closed untuk pariwisata maupun kunjungan yang lain," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Ahad (15/3).

Ia menjelaskan, ekonomi DIY akan jatuh jika kawasan pariwisatanya ditutup. Terlebih, DIY memang mengandalkan pariwisata dalam membangun perekonomiannya.

"Kalau kita lockdown, orang-orang kecil (masyarakat berekonomi rendah) kemarin bilang pada saya bilang. Kalau jualan saya tidak laku, Bapak Gubernur bisa ganti (kerugian) tidak?. Maka kalau belum waktunya, ya jangan kita putuskan KLB dulu," jelasnya.

Dengan tidak ditutupnya kawasan wisata, ia berharap penghasilan masyarakat dapat dipertahankan. Sebab, ruang ekonomi masyarakat masih terbuka melalui pariwisata.

"Dengan kondisi seperti ini harapan saya modal sosial masyarakat Yogya bisa kita pertahankan," ujarnya.

Walaupun begitu, pihaknya akan terus melakukan pengkajian terkait penyebaran Corona ini. Kebijakan yang diambil didasarkan pada kondisi yang ada di DIY.

"Kami sesuaikan kebijakan itu dengan perkembangan yang ada terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Kenapa hal ini kita jadikan dasar, karena jangan sampai momentum belum terjadi kita sudah mengambil keputusan yang terlalu ekstrem. Sehingga masyarakat itu merasa dirugikan," kata Sultan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement