Monday, 13 Safar 1443 / 20 September 2021

Monday, 13 Safar 1443 / 20 September 2021

Pemerintah Agar Libatkan Ahli Soal Status Darurat Nasional

Sabtu 14 Mar 2020 17:36 WIB

Rep: mimi kartika/ Red: Hiru Muhammad

Petugas medis menggunakan pakaian biosafety saat penyuluhan terkait pencegahan dan edukasi infeksi novel coronavirus (2019-nCov) di RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (29/1).(Republika/Thoudy Badai)

Petugas medis menggunakan pakaian biosafety saat penyuluhan terkait pencegahan dan edukasi infeksi novel coronavirus (2019-nCov) di RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (29/1).(Republika/Thoudy Badai)

Foto: Republika/Thoudy Badai
Untuk sementara ini penangananya masih terkesan jalan sendiri sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) serius menanggapi surat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait penetapan status darurat nasional pandemi Covid-19.

Ia meminta pemerintah melibatkan para ahli dari berbagai lembaga dan perguruan tinggi terhadap penanganan pandemi Covid-19 oleh virus Corona baru ini."Jika memang betul-betul menurut para ahli, tanggap darurat harus dilakukan, saya kira ya pemerintah tidak ada salahnya sekarang ya menetapkan ada tanggap darurat," ujar Saleh di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).

Menurut dia, tanggap darurat menjadi penting agar kebijakan yang bertanggung jawab terkait penanganan Covid-19 dapat ditempuh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten-kota. Sehingga informasi soal virus Corona sebagai upaya kewaspadaan dapat disosialisasikan dengan cepat ke masyarakat.

"Untuk sementara ini menurut saya masih terkesan jalan sendiri, terbukti dengan katakanlah misalnya ada beberapa kabupaten kota atau provinsi yang declare sendiri status apa yang ada di kotanya, wilayahnya. Itu kan berarti bukan dari pusat tapi dilakukan sendiri-sendiri," kata Saleh.

Ia mendorong agar gugus tugas percepatan penanganan Corona berkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga pemerintah sanggup mendeteksi secara mendetail ke seluruh Indonesia.

"Saya yakin ini virus Corona tidak mudah untuk dideteksi kalau hanya memakai cara-cara yang sifatnya sentralistik. Jadi harus melibatkan semua pihak. Memang komunikasinya harus satu pintu tetapi bekerjanya itu harus bersama-sama," jelas dia.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA