REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan lima proyek pengembangan jalan melalui penjajakan minat pasar melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan kelima proyek tersebut senilai Rp 57,18 triliun.
Anita mengatakan penyelenggaraan market sounding sangat penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur di bidang jalan. “Ini dalam rangka mengurangi biaya logistik, memperlancar mobilitas serta meningkatkan daya saingm,” kata Anita di Pendopo Kementerian PUPR, Rabu (1/3).
Selain itu, Anita mengatakan market sounding juga dilakukan untuk menjaring masukan, tanggapan, dan minat calon investor terhadap proyek yang ditawarkan Kementerian PUPR. Sebab, kata dia, Kementerian PUPR merupakan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) atau Government Contracting Agency.
Lima proyek yang ditawarkan tersebut yaitu Sistem Transaksi Tol Non-tunai Berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) sepanjang 1.713 kkilometer dengan nilai investasi Rp 2,92 triliun, Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci sepanjang 40 kilometer dengan nilai investasi Rp 26,15 triliun, Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau sepanjang 43 kilometer dengan biaya investasi Rp 654,8 miliar, Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg sepanjang 38,6 kilometer dengan investasi sebesar Rp 18,51 triliun, dan Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung sepanjang 31,12 kilometer dengan nilai investasi Rp 8,95 triliun.
Anita menilai pembangunan jalan tol dan meningkatkan kualitas jalan nasional memiliki peran penting sebagai backbone dalam konektivitas antar wilayah. Begitu juga dengan efisiensi biaya logistik di Indonesia
“Melalui skema KPBU, diharapkam muncul daya ungkit atau leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya,” ujar Anita.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini memang terjadi ketidakpastian ekonomi nasional maupun global. Khususnya, dampak penyebaran virus korona baru atau Covid-19 yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi.
“Bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing,” tutur Bahlil.
Bahlil mengatakan, siapapun pemenang dari lima proyek yang ditawarkan tersebut harus bisa merangkul pengusaha-pengusaha di daerah. Dengan begitu, pengusaha di daerah dapat bersinergi, termasuk UMKM.
“Menurut saya pemerataan pertumbuhan itu jauh lebih penting, sehingga dapat meningkatkan daya beli. Jadi saya kira investasi pemerintah juga harus menjadi instrumen pemerataan tersebut,” jelas Bahlil.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heriepoerwanto menambahkan skema KPBU untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat, umumnya mendapatkan jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Selain itu juga dengan dukungan pendanaan dari pemerintah atau yang disebut viability gap fund (VGF).
“Selama ini untuk tender-tender proyek KPBU Kementerian PUPR tidak pernah gagal, ini tren yang bagus artinya ada market confident,” ujar Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
