REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menjadi salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) yang merespons positif kebijakan pemerintah terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. KIP Kuliah adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada para siswa lulusan SMA/SMK dari keluarga kurang mampu.
"Pengadaan kebijakan KIP Kuliah oleh pemerintah merupakan hal yang patut untuk didukung demi pemerataan keadilan hak pendidikan untuk seluruh anak bangsa di Indonesia”, kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang baru, Gatot Sugiharto usai ditemui pada acara Pelantikan Wakil Rektor UAD di Kampus 4 UAD Masa Jabatan 2020-2024, Rabu (11/3).
UAD memang secara rutin memberikan beasiswa bidik misi untuk para mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. "Selama ini UAD sudah mencoba mengambil peran itu. Kami juga tiap tahun diberikan jatah dari Kemendikbud untuk mendidik adk-adik kita dari kalangan masyarakat tak mampu yang punya prestasi yang bagus," kata Gatot.
Seperti diketahui, KIP Kuliah tidak hanya ditujukan bagi para siswa yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), melainkan juga ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sudah terakreditasi A.
KIP Kuliah membawa harapan dapat memberi akses kepada seluruh siswa di Indonesia untuk melanjutkan pendidikan yang berlaku untuk jalur seleksi masuk SNMPTN, SBMPTN, Ujian Mandiri PTN, dan Ujian Mandiri PTS. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerangkan bahwa Program Indonesia Pintar di tahun 2020 ini berencana untuk memperluas sasaran beasiswa melalui KIP Kuliah, termasuk penerima bidik misi sampai masa studi selesai.
Sementara itu, kemarin estafet kepemimpinan wakil rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta telah diteruskan kepada para wakil rektor periode 2020-2024. Melalui sambutannya Rektor UAD, Muchlas, menyampaikan dirinya mengajak semua pihak di UAD, untuk bersama-sama memajukan dan memakmurkan institusi, agar mampu menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dapat mencetak intelektual unggul berdaya saing tinggi, berkepribadian islami, serta memiliki integritas moral dan intelektual.
“Tantangan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini memasuki fase yang sangat dinamis seiring dengan munculnya isu Revolusi Industri 4.0 dan perubahan-perubahan regulasi serta kebijakan pendidikan yang tak terduga. Kebijakan pemerintah membawa implikasi berubahnya kebijakan-kebijakan tata kelola secara internal, yang kesemuanya itu harus kita respons secara cepat, tepat dan bijak," kata Muchlas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
