REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus meminta Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kejelasan terkait penundaan waktu ibdahan umrah. Hal tersebut disampaikan Ihsan saat menemui Duta Besar Arab saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi.
"Dampak corona terhadap jamaah umrah kami kan sangat besar. Bukan hanya ekonomi saja, namun juga psikologis jamaah kami yang sangat terasa," kata Ihsan dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (10/3).
Dia meminta Pemerintah Arab Saudi untuk tidak membuat keputusan yang setengah-setengah. Menurut dia, kepastian keputusan terkait umrah akan membuat Pemerintah Indonesia dapat mengambil keputusan dan mengalkulasi kemungkinan terburuk.
"Jangan sampai yang jadi korban adalah umat yang sudah lama menabung mendaftar urus ini-itu," katanya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan bahwa kepastian haji sangat menentukan kehidupan jutaan umat di Tanah Air. Dia mengatakan, ada jutaan umat yang mengantre untuk pergi berhaji.
Dia melanjutkan, dalam prosesnya, penyelenggaraan haji juga melibatkan ribuan orang. Artinya, dia menambahkan, ada efek domino yang dihasilkan akibat tertundanya pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci dari sisi rantai ekonomi dan sosial.
Dia mengatakan, DPR dan pemerintah telah berdiskusi terkait biaya ibadah haji bagi calon jamaah. Menurut dia , Indonesia juga telah mempercepat rapat terkait teknis penyelenggaraan haji, seperti penerbangan, penginapan, layanan katering, hingga kesehatan.
"Maka dari itu, urgensi keputusan dari Pemerintah Saudi sangat penting kami tunggu," katanya.
Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi mengatakan, Pemerintah Arab Saudi telah berupaya maksimal untuk menangani wabah virus corona. Dia mengatakan, pemerintah setempat harus menyeleksi akses masuk ke Masjidil Haram hingga membatasi umrah untuk warga lokal dan dunia.
"Sangat menyedihkan memang, tapi ini harus kami lakukan" kata Essam bin Abed al-Thaqafi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
