REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk forum kerukunan umat beragama (FKUB) di masing-masing daerah.
Ma'ruf menerangkan, anggaran yang cukup akan memaksimalkan peran FKUB untuk menjaga kerukunan agama sehingga dapat mencegah terjadinya konflik di wilayah tersebut.
"Karena itu saya mendorong supaya FKUB ini diberi anggaran yang cukup oleh masing-masing, daerah maupun nasional," ujar Ma'ruf saat menerima Panitia Pelaksana Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi FKUB se-Indonesia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/3).
Ma'ruf menilai, keberadaan FKUB telah mampu meredakan bibit konflik maupun konflik antarumat beragama yang sudah terjadi di daerah-daerah. Bahkan, kata Ma'ruf, FKUB bisa menyelesaikan konflik saat Pilkada.
"Dari yang saya ketahui nggak hanya mampu merukunkan antarumat beragama tapi di beberapa daerah mampu menyelesaikan terjadinya konflik pilkada," ujarnya.
Karena itu, anggaran menjadi hal yang paling dibutuhkan FKUB dalam memaksimalkan peran kerukunan umat beragama tersebut. Sebab, jangkauan mengawal kerukunan di wilayah Indonesia sangatlah luas.
"Saya sejak awal mengatakan bawah kerukunan beragama itu tidak mudah, tidak murah, tidak mudah itu tidak gampang, bagaimana mengawal itu dan tidak murah, mahal apalagi kalau di daerah kepulauan wah itu mahal sekali," ujar Ma'ruf yang mengaku ikut mengggas terbentuknya FKUB tersebut.
Sebelumnya, Ma'ruf juga mengakui adanya kebutuhan FKUB tingkat nasional agar bisa menyelesaikan persoalan antarumat beragama secara nasional. Sebab, Ma'ruf mengungkap saat ini FKUB hanya ada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dia pun berjanji akan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo terkait adanya keinginan untuk membentuk forum kerukunan umat beragama (FKUB) di tingkat nasional.
"Saya ingin bicarakan dengan presiden bagaimana membangun forum ini supaya juga di tingkat nasional sehingga bisa terbangun tidak hanya provinsi dan kabupaten/kota tapi juga nasional," ujar Ma'ruf saat menerima Panitia Pelaksana Pekan Kerukunan Internasional dan Konferensi FKUB se-Indonesia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/3).
Ma'ruf mengungkap, banyak aspirasi yang dia terima terkait keinginan pembentukan FKUB tingkat nasional, tidak hanya di provinsi, kabupaten/kota. Sebab, menurut Ma'ruf menilai, FKUB terbukti bisa mengawal kerukunan umat beragama di Indonesia.
"Sehingga jika ada masalah di nasional nggak ada FKUB, saya melihat ada keinginan dengan adanya forum ini maka keinginan adanya (FKUB) sifat nasional, ini yang mungkin kita pikirkan, karena ini masalahnya ini nggak cuma di kota provinsi tapi di tingkat nasional supaya bisa diselesaikan tingkat nasional," ujar Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
