REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, optimistis kegiatan sensus penduduk dalam jaringan (daring) bisa mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 40 persen sampai 31 Maret 2020.
"Kami bahkan ingin pada tanggal 31 Maret 2020, warga Kota Mataram yang melakukan sensus penduduk daring mencapai 100 persen, bukan 40 persen," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Efendi Eko Saswito di Mataram, Selasa (10/3).
Pernyataan itu dikemukakan olehnya untuk menyikapi masih rendahnya partisipasi masyarakat yang melaksanakan sensus penduduk daring atau online (SPO). Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, hingga tanggal 4 Maret 2020, capaian sensus penduduk daring masih 10,67 persen.
Sekda mengatakan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar target bisa tercapai, pihaknya masih menunggu laporan dari BPS secara resmi, bahkan diawal pencanangan diharapkan ada evaluasi seminggu sekali.
Tujuannya, agar apa yang menjadi hambatan dan kendala masyarakat di lapangan dalam melaksanakan SPO 2020, bisa segera dicarikan solusi. Termasuk, upaya BPS membuka pelayanan bersama di setiap kelurahan.
"Opsi pelayanan SPO itu bisa kita lakukan bahkan dengan opsi yang lebih banyak. Yang penting sekarang, kita menunggu laporan dari BPS dulu sebagai dasar kita bisa bergerak sesuai dengan target," katanya.
Kepala BPS Kota Mataram, Isa sebelumnya mengakui, realisasi masyarakat yang sudah melakukan SPO tersebut masih relatif rendah dari target yang ditetapkan. Kondisi itu terjadi karena beberapa kendala di lapangan.
Kendala itu diantaranya, masyarakat banyak kesulitan ketika membuka link karena error, waktu yang bersamaan, sinyal lemah sehingga perlu waktu lama untuk masuk ke link SPO.
Selain itu dari evaluasi, juga ditemukan ternyata banyak masyarakat, terutama di kampung-kampung tidak punya android, kalaupun ada tidak semua masyarakat punya paket internet.
"Terkait dengan itu, kami juga sudah melakukan beberapa upaya agar target yang ditetapkan bisa tercapai," ujarnya.
Menurut dia, pencapaian target tersebut dinilai penting agar Mataram bisa menggambarkan kondisi Nusa Tenggara Barat, tidak ketinggalan di bidang Iptek.
Untuk itu, beberapa upaya yang dilakukan agar target yang ditetapkan bisa tercapai adalah dengan memberikan pelayanan SPO gratis di kantornya di Jalan Sudirman Rembiga, selama jam kerja.
"Jadi masyarakat yang ingin melakukan SPO dan tidak memiliki fasilitas, tinggal datang saja ke kantor kami dengan membawa kartu tanda penduduk, foto copy kartu keluarga dan nomor buku nikah. Begitu juga pelayanan bersama di kelurahan dan Dinas Dukcapil," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
