Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

Wednesday, 30 Ramadhan 1442 / 12 May 2021

'Kenaikan Ambang Batas Parlemen Hanya akan Buang Suara’

Selasa 10 Mar 2020 11:25 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita

Achmad Baidowi

Achmad Baidowi

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Jutaan aspirasi masyarakat melalui partai politik tak bisa diteruskan ke parlemen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem dan Partai Golkar sepakat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan menjadi 7 persen. Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengingatkan kenaikan angka parliamentary threshold (PT) hanya akan menambah suara hangus terbuang sia-sia.

"Akan ada jutaan aspirasi dari masyarakat yang disalurkan melalui partai politik tapi tidak bisa diteruskan ke parlemen karena parpol tersebut tidak lolos angka PT," kata Baidowi saat dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa (10/3).

Ia menambahkan, kenaikan tersebut juga sekaligus menafikan keragaman yang ada di Indonesia. Sebab, menurutnya, Indonesia terbentuk atas konsensus bersama yang meliputi suku, agama, kelompok, maupun golongan.

Baca Juga

Kendati demikian, usulan yang disampaikan Partai Golkar dan Nasdem tersebut sah saja disampaikan. Menurutnya, hal tersebut hak setiap partai dalam memutuskan sikap.

"Terkait pengaturan di UU Pemilu berikutnya, PPP lagi fokus menggelar FGD untuk mematangkan masukan-masukan," ujarnya.

Selain itu, Baidowi juga menyinggung soal revisi UU Pemilu terkait pemilihan legislatif tertutup. Menurutnya, sistem tertutup memberikan kesempatan kepada parpol untuk menyiapkan kader terbaik, sehingga bukan hanya sekedar caleg yang hanya bermodal finansial dan popularitas.

"Mengenai sistem masih sangat opsional. Kalaupun sistem tertutup tapi demokrasi internalnya harus jalan, dan kalaupun sistem terbuka maka peran parpol harus diperkuat," tuturnya. 

Sebelumnya Partai Nasdem dan Partai Golkar bertemu di Kantor DPP Partai Golkar. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikan menjadi 7 persen.

"Ada usulan dari Pak Surya Paloh bahwa parliamentary threshold 7 persen," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato usai menggelar pertemuan tertutup, Senin (9/3). 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA