REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem dan Partai Golkar sepakat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan menjadi 7 persen. Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengingatkan kenaikan angka parliamentary threshold (PT) hanya akan menambah suara hangus terbuang sia-sia.
"Akan ada jutaan aspirasi dari masyarakat yang disalurkan melalui partai politik tapi tidak bisa diteruskan ke parlemen karena parpol tersebut tidak lolos angka PT," kata Baidowi saat dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa (10/3).
Ia menambahkan, kenaikan tersebut juga sekaligus menafikan keragaman yang ada di Indonesia. Sebab, menurutnya, Indonesia terbentuk atas konsensus bersama yang meliputi suku, agama, kelompok, maupun golongan.
Kendati demikian, usulan yang disampaikan Partai Golkar dan Nasdem tersebut sah saja disampaikan. Menurutnya, hal tersebut hak setiap partai dalam memutuskan sikap.
"Terkait pengaturan di UU Pemilu berikutnya, PPP lagi fokus menggelar FGD untuk mematangkan masukan-masukan," ujarnya.
Selain itu, Baidowi juga menyinggung soal revisi UU Pemilu terkait pemilihan legislatif tertutup. Menurutnya, sistem tertutup memberikan kesempatan kepada parpol untuk menyiapkan kader terbaik, sehingga bukan hanya sekedar caleg yang hanya bermodal finansial dan popularitas.
"Mengenai sistem masih sangat opsional. Kalaupun sistem tertutup tapi demokrasi internalnya harus jalan, dan kalaupun sistem terbuka maka peran parpol harus diperkuat," tuturnya.
Sebelumnya Partai Nasdem dan Partai Golkar bertemu di Kantor DPP Partai Golkar. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikan menjadi 7 persen.
"Ada usulan dari Pak Surya Paloh bahwa parliamentary threshold 7 persen," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato usai menggelar pertemuan tertutup, Senin (9/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
