Wednesday, 2 Ramadhan 1442 / 14 April 2021

Wednesday, 2 Ramadhan 1442 / 14 April 2021

Dinas Lingkungan Hidup Harus Aktif Partisipasi Pembangunan

Selasa 10 Mar 2020 06:52 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Ratna Puspita

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya (kanan)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya (kanan)

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
‘Harus bersama-sama menjaga Indonesia, jangan pernah merasa lelah,’ kata Menteri LHK.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mendorong seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup se-Indonesia bersinergi. Ia mengatakan, persoalan lingkungan begitu kompleks sehingga penyelesaiannya harus ada sinergi yang baik antara kepala dinas dan kepala daerah. 

Siti mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup di daerah-daerah harus aktif dan ikut dalam membangun daerahnya, tidak hanya terbatas dalam hal lingkungan hidup. Ia mencontohkan, mestinya Dinas Lingkungan Hidup juga bisa berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. 

"Di kabupaten atau kota kalau ada ekowisata yang ngurus siapa? Dinas pariwisata. Memang dia ngerti banget gitu tentang lingkungan? Dia kan hanya meningkatkan daya tarik. Artinya apa? Orang-orang lingkungan hidupnya harus ikut," kata Siti, saat membuka Rapat Kerja Teknis pemulihan lingkungan serta pengendalian pencemaran, di Lombok, NTB, Senin (9/3). 

Baca Juga

Orang-orang dinas lingkungan hidup harus bekerja sama dengan sektor lainnya. Sebab, ke depannya masalah lingkungan hidup akan semakin kompleks. 

Semua hal nantinya akan memiliki dampak kepada lingkungan. Karena itu, keaktifan Dinas Lingkungan Hidup sangat diperlukan. 

Siti juga mengingatkan agar kepala dinas lebih aktif melakukan analisis untuk memberi masukan pada kepala daerah. Siti menuturkan, mandat yang berat soal lingkungan dan kerja nyata pemerintah sangat ditunggu oleh rakyat. 

''Harus bersama-sama menjaga Republik ini, jangan pernah merasa lelah. Contoh saat Karhutla, tidak boleh pejabat LH kabupaten bilang enggak mau tau karena kewenangan sudah ditarik ke Provinsi. Kalau Gunung Merapi meletus, itu bukan urusan BNPB saja, ada tanggung jawab lingkungan juga di situ, tanggung jawab kita semua,'' kata dia. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA