REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Bupati Sleman, DIY, Sri Purnomo, resmi mengesahkan pemutakhiran rencana kontinjensi erupsi Gunung Merapi 2020. Ditandai dengan penandatanganan yang didampingi ketua perwakilan Unicef Jawa dan kepala BPBD Kabupaten Sleman.
Rencana kontijensi tersebut jadi usaha Pemkab Sleman dalam rangka mitigasi bencana jika terjadi keadaan yang darurat akibat erupsi Gunung Merapi. Dokumen ini merupakan pemutakhiran rencana kontijen Gunung Merapi 2012.
Artinya, rencana kontijensi di Gunung Merapi sudah disesuaikan dengan skala ancaman letusan gunung api pada 2019. Rencana itu sudah disesuaikan kajian Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG).
Sri Purnomo berharap, melalui pendekatan yang partisipatif tersebut rencana kontijensi Gunung Merapi sudah mengakomodasi kebutuhan dan kondisi lapangan terkini. Termasuk, kebutuhan anak dan kelompok rentan lain.
Terlebih, kata Sri, rencana kontijensi bersifat partisipatif, disusun multi sektor dan multi lembaga, serta dinamis dan terbarukan. Dokumen ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana.
"Sehingga, pada saat terjadi tanggap darurat bencana berbagai sumber daya para pemangku kepentingan dapat terkelola dengan cepat dan efektif, serta sebagai dasar dalam melakukan mobilisasi," kata Sri, Senin (9/3).
Selain itu, bupati berpendapat, dengan adanya rencana kontijensi tersebut akan meningkatkan literasi bencana masyarakat, terutama yang tinggal di lereng Gunung Merapi. Sehingga, masyarakat akan sadar literasi dan riwayat bencana.
"Karena bencana alam tidak bisa dihindari, tapi jumlah korban jiwa bisa dikurangi bahkan dihindari," ujar Sri.
Kepala BPBD Kabupaten Sleman, Joko Supriyanto menuturkan, proses loka karya pembentukan kontijensi tidak cuma dibangun melalui proses bottop up. Tapi, sudah tervalidasi anak, yang berarti peran dan partisipasinya terakomodir.
Tidak cuma terakomodir, kata Joko, paritisipasi anak terakomodir secara proporsional. Artinya, ia menekankan, anak tidak cuma ditempatkan sebagai objek, tapi sebagai subjek dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. "Langkah tersebut juga untuk mendukung Kabupaten Sleman sebagai kabupaten layan anak," kata Joko.
Diharapkan, rencana kontijensi itu dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kebijakan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman ketika terjadi situasi darurat. Khususnya, akibat peningkatan aktivitas Gunung Merapi.
Kegiatan pemutakhiran rencana kontijensi itu terselenggara atas kerja sama antara Pemkab Sleman dengan OPD-OPD di Kabupaten Sleman. Kemudian, relawan, akademisi, pelaku usaha, Unicef, Yayasan RedR Indonesia, dan Forum PRB DIY.
Ketua Kantor Perwakilan Unicef Jawa, Arie Rukmantara, mengapresiasi langkah Pemkab Sleman dalam mitigasi Gunung Merapi atas rencana kontijensi itu. Ia menilai, Sleman jadi satu-satunya kabupaten yang libatkan anak-anak.
"Ini inovasi kebijakan publik yang luar biasa karena prosesnya bottom up, berdiskusi dan mencatat usulan anak-anak, dan kami yakin tidak semua kabupaten/kota di Indonesia melakukan ini," ujar Arie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
