Sunday, 10 Zulqaidah 1442 / 20 June 2021

Sunday, 10 Zulqaidah 1442 / 20 June 2021

Amnesty: Lindungi Identitas Korban Covid-19

Ahad 08 Mar 2020 18:51 WIB

Red: Ratna Puspita

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid

Foto: Republika/Flori Sidebang
Amnesty menyatakan mengungkap identitas pasien melanggar hak privasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendorong kepedulian perlindungan identitas korban terinfeksi virus COVID-19. Ia menegaskan mengungkap identitas pasien melanggar hak privasi.

"Apalagi jika menimbulkan pemberitaan luas yang akibatnya membuat pasien tertekan dan membuat masyarakat menjadi resah," jelas Usman dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad (8/3).

Baca Juga

Dia menyarankan pemerintah sebaiknya ikut melindungi data identitas warganya sekaligus fokus memastikan perawatan kesehatan pasien dan pencegahan penyebarannya di masyarakat. Perlindungan data, tambah dia harus dilindungi oleh segenap unsur pemerintah pusat dan daerah.

Awal pekan ini, ia menyebutkan, wali kota Depok justru membuka identitas pasien positif COVID-19 yang seharusnya tidak perlu terjadi. Amnesty mendesak pejabat terkait yang melanggar hak privasi untuk meminta maaf dan memperbaiki tindakannya agar tidak menjadi preseden buruk dalam penanganan virus tersebut maupun dalam perlindungan privasi yang seharusnya dijamin negara, terangnya.

Dia melanjutkan pemerintah pusat dan daerah harus melindungi data pribadi seseorang, bukan justru mengungkapnya. Dalam konstitusi telah disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi dan berhak untuk merasa aman.

"Sesuatu yang ironisnya tidak dialami oleh pasien COVID-19 tersebut," katanya.

Sementara itu, Usman mengingatkan pernyataan pemerintah jangan sampai membingungkan dan meresahkan publik atau meremehkan seriusnya isu COVID-19. Pemerintah, sebut dia, wajib menyediakan panduan kesehatan yang akurat dan tepat waktu serta mencegah disinformasi soal virus COVID-19 secara proporsional, beradab, dan benar-benar diperlukan agar tidak melanggar hak asasi.

"Harus diingat, Indonesia telah meratifikasi hukum-hukum internasional hak asasi manusia yang mewajibkan pemerintah memastikan kesehatan warganya, ketersediaan layanan, dokter dan keperluan kesehatan lainnya, termasuk melindungi hak privasi. Ini harus dipatuhi semua pejabat pemerintah, dari atas hingga ke bawah," terangnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA