REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --- Hingga Maret 2020, Kementerian Agama telah menandatangani 59 perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah universitas dan lembaga di Indonesia. Kerjasama ini berkaitan dengan Jaminan Produk Halal (JPH). MoU ini dibuat untuk mendorong keterlibatan universitas maupun lembaga dalam penyediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), edukasi tentang produk halal, maupun layanan terkait JPH lainnya.
"Baru saja saya menandatangani MOU dengan tiga lembaga di Yogyakarta. Kami berharap kesepakatan yang dibuat, dapat mempercepat penyebaran layanan-layanan JPH di Indonesia," ujar Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso, dalam keterangan yang didapat Republika, Jumat (6/3).
Penandatanganan MOU tentang JPH di Yogyakarta, dilakukan Kemenag dengan pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan Batik Yogyakarta, serta Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik Yogyakarta.
Sukoso mengungkapkan, pihaknya terus mendorong pemerataan layanan JPH di seluruh daerah di Indonesia dengan membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. “Kita akan terus membangun kerjasama-kerjasama dengan berbagai instansi di Indonesia, mulai dari Kementerian/Lembaga, universitas, yayasan, hingga ormas. Ini juga dalam rangka mendekatkan layanan JPH kepada masyarakat,” ujar Sukoso.
Tidak hanya dengan lembaga di dalam negeri, Kemenag juga menjajaki kerjasama dengan pihak di luar negeri. Ia menyampaikan, hingga saat ini pihaknya juga menerima permohonan kerjasama terkait jaminan produk halal dari berbagai negara. “Hingga saat ini ada sekitar 65 lembaga yang berasal dari 31 negara telah mengirimkan permohonan kerjasama terkait JPH ini dan sedang kita tindaklanjuti,” lanjut Sukoso.
Berikut rincian universitas/lembaga yang telah menandatangani MOU terkait JPH dengan Kemenag. Di Pulau Sumatera, kerjasama dilakukan bersama Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara, UIN Sultan Syarif Kasim, Universitas Riau, Universitas Maritim Raja Ali, Politeknik Negeri Batam, dan UIN Sultan Thaha Saifuddin.
Selain itu kerjasama juga dilakukan dengan Universitas Negeri Padang, UIN Imam Bonjol, Politeknik ATI Padang, dan Balai Riset dan Standar Padang. Tak ketinggalan lembaga lain seperti, Politeknik Sriwijaya, UIN Raden Fatah, dan Universitas Sriwijaya.
Di Provinsi Banten kerjasama dibuat antara Kemenag dengan Universitas Mathla’ul Anwar dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Di Provinsi Jakarta, kerjasama dijalin dengan UIN Syarif Hidayatullah dan Yarsi. Di Provinsi Jawa Barat ada lima lembaga dan universitas yang menandatangani MoU. Lembaga ini adalah UIN Gunung Djati, YPM Salman ITB, Universitas Padjajaran, Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, dan institut Pertanian Bogor.
Enam lembaga dan universitas dari Provinsi Jawa Tengah yang melakukan kerjasama adalah Universitas Diponegoro, UIN Walisongo, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Sains Al-Qur’an, dan IAIN Kudus.
Di Yogyakarta lima universitas dan lembaga melakukan kerjasama, yaitu Universitas Gadjah Mada, UIN Sunan Kalijaga, PWNU Jogya, Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik, serta Balai Besar Kerajinan Batik.
Sembilan lembaga dan universitas di Jawa Timur menunjukkan komitmen mendukung JPH dengan menandatangani kerjasama. Yaitu, Universitas Trunojoyo, UIN Maulana Malik Ibrahim, Universitas Negeri Malang, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, serta Yayasan Bina Citra Anak Bangsa.
Dua universitas dan lembaga di Kalimantan Barat bekerjasama dengan Kemenag. Dua lembaga ini adalah Univeristas Tanjungpura dan Politeknik Kesehatan Pontianak. Di Provinsi Sulawesi Selatan tujuh lembaga dan universitas bekerjasama dengan Kemenag. Tujuh lembaga ini adalah UIN Alaudin Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Bosowa, Universitas Hasanudin, Balai Besar Hasil Perkebunan Sulsel, Yayasan Syariat Islam Sulsel, dan Pusat Kajian dan Advokasi Halal.
Dua lembaga sisanya yang bekerjasama berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, Universitas Tadulako, dan Provinsi Maluku Utara, Universitas Khairun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
