REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Nugroho mengatakan, merupakan sebuah tantangan baginya untuk melanjutkan Resolusi Pemasyarakatan 2020 demi memacu kualitas kinerja jajaran Ditjen PAS. Nugroho ditunjuk sebagi Plt Dirjen PAS menggantikan Sri Puguh Utami oleh Menkumham Yasonna H Laoly.
Nugroho sendiri bukan nama baru di Ditjen PAS. Sebab pernah juga menjabat Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan serta Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan pada Ditjen PAS. Setelah menjabat sebagai Plt Nugroho mengatakan merupakan tantangan untuk melanjutkan Resolusi Pemasyarakatan 2020 demi memacu kualitas kinerja jajaran Ditjen PAS.
"Kami mohon dukungan agar Pemasyarakatan tetap sejalan dengan cita-cita founding fathers kita. Saya butuh ide gila, bukan setengah gila, Kita bungkus bersama, kita kumpulkan senior-senior. Saya meminta kesungguhan seluruh jajaran Pemasyarakatan," kata Nugroho di dalam acara pisah sambut Jakarta, Kamis (5/3).
Dalam acara pisah sambut, Sri Puguh Utami mengatakan dilantik sebagai Dirjen PAS pada 4 Mei 2018 adalah puncak karir tertinggi bagi alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP).
"Mendapat kepercayaan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjadi Dirjen PAS adalah hal yang luar biasa," ujarnya.
"Ini adalah motivasi bagi kita semua agar menjadi bintang di rumah sendiri. Harus tetap semangat mempertahankan potensi serta laksanakan tugas dan fungsi demi mewujudkan cita-cita founding fathers Pemasyarakatan," katanya.
Utami juga berpesan kepada Plt Dirjen PAS Nugroho mengenai masalah over capacity di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Menurut Utami, selama ini masalah Pemasyarakatan adalah masalah pecandu narkoba yang masuk ke dalam Lapas.
"Kami diskusi dan cari solusi bersama-sama. Seharusnya pecandu narkoba tidak masuk Lembaga Pemasyarakatan. Namun, sekarang ada rehabilitasi sosial dan medis. Hasilnya juga sedang dalam progres," jelasnya.
Selain itu, ia berharap kepada Plt Dirjen PAS yang baru supaya Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 dapat bisa terealisasi. "Pesan Pak Menteri, harus pantang mundur. Saya akan tetap di sini, wujudkan reintegrasi yang sehat karena kita semua harus berkolaborasi," katanya.
Sri Puguh Utami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah, dan seluruh mitra Ditjen PAS yang membantu untuk membuka lahan milik Pemasyarakatan dari terlantar menjadi bermanfaat untuk berkebun. Semisal mengumpulkan petani di Nusakambangan, Ciangir, dan Kendal untuk menggarap lahan milik Pemasyarakatan.
"Kami rangkul bersama petani lakukan penanaman di atas 100 hektar lahan. Ciangir yang tadinya terlantar, juga Kendal. Teman-teman sudah bekerja luar biasa. Terima kasih," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto turut memuji kinerja Sri Puguh Budi Utami. Ia mengatakan bahwa menjadi perempuan pertama yang memimpin Pemasyarakatan adalah prestasi luar biasa. Bambang menyebut, seperti masalah Nusakambangan selesai, Ciangir selesai, Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan selesai.
"Belum tentu laki-laki bisa. Dua tahun ini adalah prestasi luar biasa. Kami bangga, para senior Pemasyarakatan bangga. Torehannya luar biasa," ucapnya.
"Penghormatan teman-teman kepada beliau adalah kebanggaan saya. Ini adalah tantangan untuk Pak Nugroho. Seluruh jajaran Pemasyarakatan harus mendukung," katanya.
Sebagai perwakilan pegawai Ditjen PS, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi A. Yuspahruddin menilai seorang Sri Puguh Budi Utami adalah pekerja keras. Ia memuji sikap Utami seolah 24 jam memimpin Pemasyarakatan.
"Sekarang di Ciangir, lalu ke Yogyakarta, Sragen, dan lain-lain. Mungkin beliau mimpi juga tentang Pemasyarakatan," canda Yuspahruddin.
Ia menilai dibalik sikap tegas Utami, tersimpan hati yang lembut. "Kami kerap ditegur karena tidak speed up, tapi siangnya langsung diajak makan siang," lanjut Yuspahruddin.
Maka, pujian sebagai srikandi Pemasyarakatan memang layak disematkan kepada Sri Puguh Budi Utami. "Beliau adalah Dirjen PAS perempuan pertama di Indonesia. Belum ada pemimpin perempuan di Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung," kata Yuspahruddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
