Tuesday, 3 Jumadil Awwal 1443 / 07 December 2021

Tuesday, 3 Jumadil Awwal 1443 / 07 December 2021

Omibus Law

PKB: Omnibus Law Jangan Sampai Abaikan UMKM

Ahad 01 Mar 2020 09:40 WIB

Red: Muhammad Subarkah

Aksi Tolak Omnibus Law.

Aksi Tolak Omnibus Law.

Foto: Wihdan Hidayat/ Republika
UMKM merupakan jangkar penyerapan tenaga kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKB menyatakan Omnibus Law harus dikapi dengan cermat. Bahkan, aturan ini tidak boleh sampai meniadakan atau mengesampingkan keberadaan usaha kecil dan menenah (UMKM),

"Keributan soal Omnibus Law membuat kita sering lupa bahwa jangkar pengaman penyerapan tenaga kerja kita saat ini ternyata bukanlah industri formal yang besar, apalagi padat modal. Jangkarnya adalah UMKM. Menyedihkan, tapi itu fakta yang harus diterima,'' Ketua DPP PKB bidang Ketenagakerjaan dan Migran Dita Indah Sari mellai rilisnya kepada Republika.co.id(1/3).

Menurut catatan yang dihimpun PKB dari BPS, Dita menyatakan ada 116.978.631 orang tenaga kerja terserap di UMKM. Dari jumlah itu 89%-nya ada di usaha mikro,  yang pekerjanya kurang dari 4 orang per unit, dan sifatnya jelas informal. Sementara usaha besar menyerap  berapa?  Hanya 3%, atau sekitar 3,6 juta orang saja.

"Kami tidak sedang mempertentangkan yang kecil dengan yang besar,  raksasa dengan liliput. Namun struktur ekonomi semacam ini memang lampu kuning.  UMKM memang harus dihidupkan terus, dari hulu ke hilir. Apalagi situasi ekonomi global sedang mengalami perlambatan seperti ini. Industri padat karya skala besar belum tentu segera mau tanam modal. Jadi untuk sementara, yang ada ya kita ramut baik-baik. Ya UMKM itu, "sambung Dita.

Pemerintah memang sudah melakukan banyak upaya untuk mendongkrak UMKM. Subsidi bunga KUR 6%, keringanan pajak 5%, akses pelatihan dan pemberdayaan di banyak kementerian, digitalisasi dll. Namun bagi PKB kunci keberlanjutan usaha kecil adalah terintegrasinya mereka dengan ekosistem industri yang lebih besar.

"UMKM harus jadi bagian dari supply chain bagi industri formal. UMKM makanan, kerajinan, kesenian menjadi bagian terintegrasi dengan industri pariwisata. UMKM pertanian menjadi bagian dari industri pengolahan makanan minuman. Skemanya bisa public private partnership atau bantuan full pemerintah dan bank".

"Jadi apa yang sudah dimiliki jangan disia-siakan. Bagaimana si kecil yang berjasa ini bisa terus hidup dan berperan besar", demikian Dita.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA