Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

Tuesday, 12 Zulqaidah 1442 / 22 June 2021

Fadli Zon Kritik Emil

Kamis 27 Feb 2020 00:35 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Agus Yulianto

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kanan) menyeduh kopi untuk dibagikan kepada warga pada Festival Ngopi Saraosna Volume 6 di halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/10).

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kanan) menyeduh kopi untuk dibagikan kepada warga pada Festival Ngopi Saraosna Volume 6 di halaman Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/10).

Foto: Antara/Novrian Arbi
Peresmian kafe cukup dilakukan salah satu direktur atau pejabat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra menyindir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang pergi ke Australia untuk launching Kafe Jabarano. Fadli menilai, tindakan Ridwan tak tepat di tengah bencana banjir yang melanda warga Jawa Barat.

"Ya harusnya kan di tengah banjir gitu, kembali lah, ke Subang, ke Karawang ke Bekasi. Apalagi Kota Bekasi hampir lumpuh total. Masak gubernurnya ngeresmiin kafe," kata Fadli di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

Diketahui Emil sapaan akrab Ridwan Kamil berada di Australia sejak 21 Februari 2020. Pada Rabu (26/2) ini, Emil beserta sejumlah gubernur terdampak banjir lainnya, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Banten Wahidin Halim diundang rapat Komisi V DPR RI. Ketiganya tidak hadir.

Fadli menilai, peresmian kafe cukup dilakukan salah satu direktur atau pejabat. Menurut Fadli, kunjungan atau rapat terkait penanganan banjir harusnya diutamakan Emil menghadiri sejumlah agenda kerja di Negeri Kanguru.

Salah satu agenda Emil adalah meresmikan Jabarano Cafe di Australia, Senin (24/2) petang waktu setempat. Kafe ini terletak di 555 Flinders Lane, Kota Melbourne, negara bagian Victoria dan merupakan yang pertama menjual kopi Jabar.

Terlepas dari tindakan Emil, Fadli pun mengingatkan pemerintah pusat untuk tak tinggal diam. Ia menilai, bencana banjir harus dihadapi secara nasional. 

"Ini yang harus mengambil alih pemerintah pusat. Enggak bisa lepas tangan kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. Karena ini interconnected karena ini banjir Jakarta sudah pasti dari Jawa Barat dari Banten," ujar Kepala Badan Kerja Sama Antarparlemen DPR RI itu. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA