REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu perusahaan dompet digital, LinkAja mengatakan pengembangan ke bidang pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi salah satu rencananya ke depan. Corporate Communication LinkAja Putri Dianita mengatakan saat ini pihaknya masih dalam proses masuk ke sektor pendidikan.
"Saat ini LinkAja masih dalam proses untuk kerja sama pembayaran SPP di 45 kampus dan sekolah," kata Putri, dihubungi Republika.co.id, Kamis (20/2).
Ia menjelaskan, saat ini LinkAja sudah hadir pada sektor pendidikan namun pada bagian pembayaran di kantin kampus. Sebanyak 25 kampus di seluruh Indonesia hingga saat ini sudah berpartisipasi dalam fasilitas dari LinkAja ini.
Saat ini, lanjut Putri, LinkAja sedang menyiapkan diri agar bisa menyediakan uang elektronik ke dalam ekosistem di banyak kampus atau sekolah. "Tidak hanya SPP, LinkAja akan hadir sebagai uang elektronik di ekosistem kampus dan sekolah," kata Putri menjelaskan.
Sementara itu, dompet digital lainnya, Ovo saat ini juga masuk ke dalam sektor pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menjadi salah satu mitra Ovo di Tokopedia dalam hal pembayaran uang kuliah.
Rektor UNY, Sutrisna Wibawa mengatakan hal ini dilakukan untuk memudahkan mahasiswa membayar uang kuliah. "Dengan sedikit klik di aplikasi, mahasiswa kini bisa menuntaskan pembayarannya dengan cepat dan mudah. Bahkan bisa sambil tiduran, UKT terbayarkan," kata dia.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Syahputra Saragih mengatakan pembayaran sekolah atau kuliah menggunakan uang elektronik adalah pertanda yang baik. Ia mengatakan, semua inovasi dilakukan untuk memudahkan masyarakat. "Sebagai sebuah model pembayaran yang tujuannya memberikan alternatif bagi masyarakat tentunya hal yang baik," kata Guntur.
Sebelumnya, masyarakat dihebohkan dengan membayar SPP melalui Gopay. Senior Vice President Sales Gopay, Arno Tse mengatakan, saat ini terdapat sekitar 180 lembaga pendidikan mulai dari pesantren hingga tempat kursus yang telah terdaftar dalam Gobills.
Hal ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan untuk tetap menjadi dompet digital terdepan di Indonesia. Ia mengatakan, Gopay akan terus meningkatkan loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, penambahan fitur pembayaran SPP dengan Gopay adalah hal yang telah direncanakan bertahun-tahun lalu. Ia menegaskan, tidak ada hubungannya dengan dirinya yang menjabat sebagai menteri saat ini.
"Yang terjadi adalah penambahan fitur. Itu merupakan rencana yang direncanakan bertahun-tahun. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kemendikbud," kata Nadiem, di Gedung DPR, Kamis (20/2).
Menurut Nadiem, persaingan antara dompet digital akan selalu ada dalam berbagai macam hal. Saat ini yang sedang disorot adalah soal pembayaran SPP. Nadiem mengatakan, ke depannya akan wajar jika dompet digital bersaing dalam hal yang sama.
"Itu adalah kebijakan yang terjadi di pasar kompetisi sengit antara dompet digital, dimana semua bisa menerima apapun. Mau itu Gopay, Linkaja, Dana. Dan semua dompet digital akan bermain di semua jenis //merchant// mau itu restoran, sekolah swasta, itulah namanya digitalisasi sitem keuangan," kata Nadiem menegaskan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak akan pernah melakukan hal yang menciptakan perbenturan kepentingan. Ia menekankan, saat ini ia ingin mencoba menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia.
Selain itu, dia juga menegaskan telah tidak lagi bekerja di Gojek. Sehingga, hal yang dilakukannya sekarang hanya akan berhubungan untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia.
Bagi Nadiem, integritas adalah sebuah harga mati. Oleh sebab itu, ia mengatakan, tidak benar bahwa sebagai mantan Bos Gojek ia meminta pembayaran SPP di sekolah dilakukan melalui Gopay.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
