Saturday, 3 Syawwal 1442 / 15 May 2021

Saturday, 3 Syawwal 1442 / 15 May 2021

DPR Berterima Kasih RUU Cipta Kerja Dikritisi

Kamis 20 Feb 2020 13:39 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Gita Amanda

 Sejumlah pasal yang berada dalam omnibus law RUU Cipta Kerja menimbulkan berbagai pendapat di masyarakat.

Sejumlah pasal yang berada dalam omnibus law RUU Cipta Kerja menimbulkan berbagai pendapat di masyarakat.

Foto: Republika
Dengan kritik dari masyarakat DPR dapat mencermati poin-poin menjadi pertentangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pasal yang berada dalam omnibus law RUU Cipta Kerja menimbulkan berbagai pendapat di masyarakat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, justru berterima kasih terhadap kritik yang disamaikan banyak pihak.

"Saya mau terima kasih terhadap atensi dari publik terhadap RUU ini, sehingga apa-apa yang disampaikan menjadi bahan masukan," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2).

Dengan adanya kritik dari masyarakat, DPR juga dapat mencermati poin-poin yang menjadi pertentangan sehingga dalam pembahasannya nanti dapat dirubah. "Kita masukkan pendapat dari publik kita buat forum diskusi kluster baik," ujar Dasco.

Diketahui, dalam Pasal 170 ayat (1) rancangan undang-undang (RUU) omnibus law Cipta Kerja, mengatakan bahwa Presiden akan diberi kewenangan mengubah UU lewat Peraturan Pemerintah (PP).

Pasal 170 ayat (1) berbunyi "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini."

Sedangkan, Pasal 170 ayat (2) berbunyi "Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pada prinsipnya UU tidak bisa diganti lewat peraturan pemerintah (PP) ataupun peraturan presiden (perpres). Menurut Mahfud, jika aturan terkait itu ada di dalam Omnibus Law Cipta Kerja kemungkinan terjadi salah tik.

"Isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres itu tidak bisa. Mungkin itu (Pasal 170 Bab XIII Omnibus Law Cipta Kerja) keliru ketik," ujar Mahfud.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA