Thursday, 20 Muharram 1444 / 18 August 2022

Soal Omnibus Law, Ini Saran Fahri Hamzah untuk Pemerintah

Senin 18 Feb 2019 18:00 WIB

Rep: Havid Al Vizki/ Red: Wisnu Aji Prasetiyo

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha
EMBED
Fahri khawatir akan banyak perubahan terhadap Omnibus Law di tengah jalan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus law menuai pro kontra di tengah masyarakat. Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, Omnibus Law bisa saja berhenti di tengah jalan.

Fahri beranggapan, jika dinilai tidak mewakili kepentingan publik dikhawatirkan akan banyak berubah di tengah jalan. Dengan begitu, nantinya berpotensi dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi.

Fahri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mensinkronisasikan semua aturan teknis tanpa harus melibatkan DPR RI dengan melibatkan stakeholder.

 

 

Videografer | Havid Al Vizki

Video Editor | Fian Firatmaja

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA