Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Nadiem: Pengawasan Dana BOS Diperketat

Kamis 13 Feb 2020 00:08 WIB

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Andri Saubani

Menkeu Sri Mulyani (tengah) bersama Mendikbud Nadiem Makarim (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) berfoto sebelum memberikan konferensi pers tentang Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Desa Berbasis Kinerja di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Menkeu Sri Mulyani (tengah) bersama Mendikbud Nadiem Makarim (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) berfoto sebelum memberikan konferensi pers tentang Sinergi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Desa Berbasis Kinerja di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
Pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara online.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengubah pola penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya harus melalui daerah, kini dari pusat langsung ke rekening sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, meskipun dilakukan secara langsung pengawasannya juga akan diperketat.

Ia mengatakan, selain melaporkan secara online ke pemerintah pusat sekolah juga harus memperlihatkan penggunaan dana BOS kepada masyarakat. "Pelaporannya secara online, sehingga semua orang bisa akses, lalu yang kedua kita bikin kondisi supaya bisa dipasang di papan sekolah. Jadi si orang tua, semua bisa melihat," kata Nadiem, dalam bincang sore di Kantor Kemendikbud, Rabu (12/2).

Dengan demikian, ia berharap terjadi checks and balances penggunaan dan penerimaan dana BOS. "jadi, itu harus melalui monitoring, jadi komunitas, orang tua, masyarakat juga bisa melihat," kata dia lagi.

Selain itu, dilakukan juga pengetatan pengiriman dana BOS. Nadiem menjelaskan, apabila sekolah tidak memberikan laporan penggunaan dana BOS selama dua kali, maka penyaluran tahap ketiga tidak akan diberikan kepada sekolah tersebut.

Ia menjelaskan, pada 2019 Kemendikbud hanya menerima 53 persen laporan dari sekolah terkait penggunaan dana BOS. Ia ingin tahun ini, 100 persen sekolah melaporkan penggunaan dana BOS.

"Jadinya, kalau misalnya setelah tiga kali penyaluran, kalau Kemendikbud tidak menerima laporan tersebut via online pada tahap pertama dan kedua, yang ketiga tidak akan ditransfer dana BOS-nya," kata Nadiem.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA