Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

Friday, 10 Safar 1443 / 17 September 2021

AS Optimistis Rencana Perdamaian Timur Tengah Dapat Berjalan

Senin 03 Feb 2020 14:00 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Christiyaningsih

AS optimistis  rencana perdamaian Timur Tengah akan berjalan dengan baik. Ilustrasi.

AS optimistis rencana perdamaian Timur Tengah akan berjalan dengan baik. Ilustrasi.

Foto: AP
AS optimistis rencana perdamaian Timur Tengah akan berjalan dengan baik

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) optimistis rencana perdamaian Timur Tengah akan berjalan dengan baik. Penasihat Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, menegaskan bahwa isi dari rencana perdamaian itu adalah sebuah tawaran nyata untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina.

Palestina dengan tegas menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan oleh AS. Mereka menilai isi dari rencana itu tidak adil dan terlalu menguntungkan Israel.

Kushner meminta agar Palestina membaca secara detail isi dari rencana perdamaian tersebut. Menurut menantu Trump itu, rencana perdamaian tersebut adalah usulan terbaik untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah khususnya Israel dan Palestina.

"Kami harap mereka (Palestina) membaca isi dari rencana itu. Ini adalah dokumen terperinci, tetapi (Palestina seharusnya) tidak mencoba bernegosiasi dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan selama bertahun-tahun, karena cara mereka melakukannya selama bertahun-tahun tidak membuahkan hasil," ujar Kushner dalam sebuah wawancara dengan CNN.

Pada pertemuan Liga Arab di Kairo pada Sabtu lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa dia menolak untuk membahas rencana perdamaian Timur Tengah dengan Trump melalui telepon. Selain itu, dia juga tidak mau menerima salinan proposal perdamaian tersebut untuk dipelajari lebih lanjut.

Rencana perdamaian Timur Tengah telah dirumuskan oleh Kushner bersama pejabat AS lainnya selama tiga tahun. Pengumuman proposal perdamaian sebanyak 180 halaman itu beberapa kali tertunda. Pada Selasa pekan lalu, Trump mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah di Washington dengan didampingi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netayahu.

Rencana perdamaian Timur Tengah mendorong pembentukan negara Palestina yang terdemiliterisasi. Selain itu, AS mengakui permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terpisahkan. Rencana itu juga menguraikan potensi bantuan ekonomi untuk Palestina tetapi menempatkan syarat-syarat ketat untuk mencapai sebuah kenegaraan.

Kushner menyebut Abbas sebetulnya menginginkan perdamaian. Dia telah mengusahakan terwujudnya perdamaian di Palestina selama 16 tahun menjabat sebagai pemimpin. Menurut Kushner, Palestina harus membuka mata bahwa mereka telah ditawarkan sebuah kesepakatan yang rasional.

Abbas menjabat sebagai presiden Palestina pada Januari 2005. Kemudian pada Desember 2009 masa jabatannya diperpanjang hingga pemilihan baru diadakan. "Apa yang mereka lakukan adalah menolak (rencana perdamaian Timur Tengah) sebelum diumumkan. Mereka menyerukan kemarahan," kata Kushner.

Kushner mengatakan AS telah mencoba mengambil pendekatan pragmatis untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Menurutnya, AS telah memberikan solusi dan tawaran untuk menyelesaikan konflik paling rumit di dunia.

"Kami sudah mencoba melakukannya secara berbeda dan saya pikir untuk pertama kalinya ada tawaran nyata di atas meja untuk memecahkan segala kebuntuan. Sekarang terserah kepada Palestina, mereka memiliki kesempatan untuk mewujudkannya," ujar Kushner.

Pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab di Kairo menyatakan rencana perdamaian itu tidak memenuhi aspirasi warga Palestina. Liga Arab menegaskan pihaknya tidak akan mengimplementasikan proposal perdamaian itu.

Para menteri Liga Arab kembali menegaskan hak-hak Palestina untuk menciptakan sebuah negara di masa depan berdasarkan tanah yang direbut dan diduduki oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967. Para menteri luar negeri dari Mesir, Arab saudi, Yordania yang menjadi sekutu dekat AS, beserta Irak dan Libanon mengatakan perdamaian tidak akan tercipta tanpa mengakui hak-hak Palestina untuk mendirikan negara dalam wilayah pra-1967.


sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA