Sunday, 29 Safar 1444 / 25 September 2022

Rektor Undip: Kampus Merdeka Harus yang Bertanggung Jawab

Ahad 02 Feb 2020 18:49 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Rektor Universitas Diponegori (Undip) Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum

Rektor Universitas Diponegori (Undip) Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum

Foto: Republika/Bowo Pribadi
Rektor Undip menekankan pentingnya pengawasan jika gagasan kampus merdeka berlaku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof Yos Johan Utama menekankan pentingnya pengawasan jika gagasan kampus merdeka yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim diberlakukan ke semua kampus. 

Menurut Yos, gagasan merdeka belajar di kampus harus tetap sesuai dengan ketentuan. Ketentuan itu baik hak belajar tiga semester di luar program studi, pembukaan program studi (prodi) baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, maupun perguruan tinggi negeri badan hukum.

Baca Juga

"Saya kira faktor pengawasan tetap penting, karena ada saja yang mau manfaatkan yang tidak baik, karena taruhannya juga kualitas, saya kira kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab," ujar Yos saat dihubungi wartawan, Ahad (2/2).

Yos menilai, belum semua kampus siap untuk mengaplikasikan gagasan kampus merdeka. Ini terutama kampus yang belum memiliki infrastruktur yang memadai dan juga jejaring luas.

Karena itu, ia berharap gagasan kampus merdeka ini dilakukan secara bertahap. "Yang jadi masalah itu kalau Universitas itu belum punya jejaring dan infrastrukturnya sendiri masih lemah, jadi saya kira butuh persiapan bertahap lah ya nanti kalau ada yang belum siap, mungkin tidak harus total semuanya," ujar Yos.

Yos mengatakan, Undip tidak ada masalah untuk menerapkan keempat poin gagasan kampus merdeka. Sebab, fasilitas yang ada di Undip telah mendukung untuk menerapkan gagasan tersebut.

"Kalau kami tinggal ubah saja peraturan akademiknya, jejaring sudah ada, baik negeri maupun pihak lain sudah ada, kalau akreditasi kita sudah biasa, tiga semester di luar juga kita sudah siap, PTN BH kami sudah PTN BH," ujarnya.

Namun, Yos memberi catatan terhadap poin pembuka program studi baru. Menurutnya, pembukaan program studi baru juga perlu mempertimbangkan prospek bisnis ke depan.

"Justru perhitungan bisnis sendiri, kalau buka tapi nggak laku gimana, kan rugi, jadi kalau nilainya kurang dari itu maka akan jadi defisit, maka di buka pun bebas tapi kita punya koreksi sendiri ya, hati hati," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan empat program kebijakan untuk perguruan tinggi yang disebut "Kampus Merdeka". Ada empat poin tertuang yakni pembukaan program studi (prodi) baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum dan hak belajar tiga semester di luar program studi bisa terlaksana.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA