Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Sunday, 4 Syawwal 1442 / 16 May 2021

Walhi: Jakarta Butuh Pohon, Bukan Beton

Kamis 30 Jan 2020 20:30 WIB

Red: Ratna Puspita

Aktivis Walhi melakukan aksi di depan gedung Balai Kota Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020)

Aktivis Walhi melakukan aksi di depan gedung Balai Kota Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020)

Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Walhi menolak revitalisasi Monas yang sekarang sedang dilakukan di sisi selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta secara tegas menolak revitalisasi Monas yang sekarang sedang dilakukan di sisi selatan. Menurut Walhi, Jakarta membutuhkan pohon, bukan beton.

Walhi menyatakan dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditetapkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Sementara Provinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah 661,5 km persegi hanya memiliki 9,8 persen RTH dan masih jauh dari angka 30 persen.

"Bukannya mengejar pemenuhan RTH, Pemprov malah mengurangi, yakni di kawasan Monas dengan proyek revitalisasi kawasan Monas yang berlangsung sejak Januari awal dan sudah menuai banyak protes dari masyarakat Jakarta," kata Pengkampanye Pemulihan Lingkungan Hidup dan HAM Walhi Jakarta Rehwinda Naibaho dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/1).

Baca Juga

Ia mengatakan revitalisasi ini telah mengorbankan ratusan pohon yang merupakan paru-paru Jakarta. "Dan, akan menggantikannya dengan rencana plaza dan kolam pantulan bayangan," kata dia.

Karena itulah, kata Rehwinda, Walhi melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota Jakarta pada hari ini. Sebab, mereka menilai pengalihfungsian lahan ini tidak hanya berdampak pada makin berkurangnya ruang terbuka hijau Jakarta, tetapi berkurangnya sumber penyerap polutan Jakarta dan serapan air.

"Kita juga perlu mengingatkan bahwa Januari awal, Jakarta dilanda banjir yang lebih parah dibandingkan sebelumnya, tentu ini adalah dampak dari hilangnya RTH akibat alih fungsi lahan. Bahkan Jumat, 24 Januari 2020, kawasan Monas juga sempat tergenang air dan kami menduga ini adalah dampak dari proyek revitalisasi kawasan Monas," katanya.

Selain itu, permasalahan lingkungan di Jakarta yang sangat kompleks. Selain krisis RTH, Jakarta juga memiliki persoalan polusi yang juga tidak membaik, tahun lalu kota ini berapa kali menempati posisi salah satu kota paling tercemar.

"Harusnya langkah yang dilakukan pemprov DKI Jakarta adalah memperbanyak RTH dan menanam pohon yang bisa menyerap polutan bukan sebaliknya menebang pohon secara masif," ucapnya.

Walhi Jakarta, lanjut dia, juga menyoroti langkah pemprov DKI Jakarta merevitalisasi bagian selatan Monas yang mengalihfungsikan ruang terbuka hijau menjadi beton. Ia mengatakan langkah itu menunjukkan bentuk lemahnya komitmen pemerintah DKI Jakarta terhadap pemulihan lingkungan hidup.

Pohon masih dianggap makhluk hidup yang "dinomorsekiankan" atau dianggap tidak penting dengan alasan membangun kolam yang tidak dibenarkan. Walhi Jakarta juga mempertanyakan apa urgensinya Pemprov DKI Jakarta mengalihfungsikan kawasan tersebut.

Ia menambahkan tidak ada kondisi yang genting hingga Pemprov melakukan tindakan tersebut. Justru yang ada adalah Pemprov semakin menghilangkan sumber penting bagi kehidupan warga DKI Jakarta.

"Dengan kondisi Jakarta yang darurat ekologis dan sangat membutuhkan banyak pohon seharusnya pohon di Jakarta mendapat perlakuan khusus," kata dia.

"Seperti pendataan seluruh pohon-pohon Jakarta dimulai dari jenis, kondisi dan monitoring secara rutin untuk melihat kondisi pohon di Jakarta. Bukan hanya jumlah pohon, tetapi juga pendataan dan perlakuan atau perlindungan secara kualitas," ucapnya.

Walhi Jakarta, kata dia, mendesak agar proyek revitalisasi kawasan Monas tidak hanya dihentikan. Pemprov harus juga segera mengembalikannya ke fungsi awal sebagai ruang terbuka hijau dan alasan keterlanjuran juga tidak dibenarkan.

"Perlu diingat oleh pemerintah DKI Jakarta saat ini, alihfungsi kawasan hijau dan serapan di Jakarta menjadi kawasan terbangun seperti pusat perbelanjaan, bisnis dan permukiman elite juga dibiarkan dengan alasan keterlanjuran hingga kemudian diakomodir dalam kebijakan tata ruang. Pemerintah DKI Jakarta hari ini tidak boleh mengulangi hal yang sama," ucapnya.

Aksi "Jakarta Butuh Pohon Bukan Beton" diinisiasi oleh Walhi Jakarta bersama Gerakan Peluk Pohon. Gerakan ditandai dengan penyerahan bibit pohon ke Balai Kota sebagai simbol bahwa Jakarta saat ini butuh banyak pohon bukan beton dan juga meminta pemerintah segera melakukan upaya pemenuhan RTH di DKI Jakarta.

Sebelumnya, revitalisasi ini menimbulkan perhatian publik karena ada sekitar 190 pohon di Monas sisi selatan yang ditebang. Belakangan Pemprov DKI menyatakan ratusan pohon itu tidak ditebang, melainkan digeser.

Beberapa waktu lalu, Saefullah menjelaskan ada 85 pohon yang ditebang dalam rangka revitalisasi sisi selatan Monas yang dipindahkan ke area lain di kawasan Monas. "Yang fix hasil rapat kami, ada pohon yang kami pindahkan ke sisi barat 55, ke sisi timur 30," ucap Saefullah, Jumat (24/1).

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA