REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pendidikan Prof. Edy Suandi Hamid menilai kebijakan kampus merdeka harus dapat disesuaikan juga dengan perguruan tinggi kecil ataupun swasta. Kebijakan kampus merdeka yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di lain prodi atau di kampus berbeda dinilai bagus untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa.
Meskipun kebijakan ini tidak mewajibkan, diperlukan kesiapan dari seluruh perguruan tinggi untuk dapat menjalankannya. "Menurut saya itu kebijakan yang baik, tapi tidak semua perguruan tinggi dapat menjalankannya. Mahasiswa PTS bisa ditolak oleh kampus PTN kalau rambu-rambunya tidak jelas," ujar Prof. Edy Suandi Hamid kepada Republika.co.id, Senin (27/1).
Dia menuturkan kebijakan ini sama seperti program mayor-minor yang telah diterapkan oleh beberapa perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih prodi di luar prodi utamanya sebanyak 40 SKS untuk menunjang kompetensi mereka.
Dalam memilih prodi, mahasiswa dapat menyesuaikan dengan relevansi atau peminatan mereka terhadap suatu bidang di luar kompetensi utama prodi mereka. Akan tetapi, Prof. Edy mengingatkan perlu adanya rambu- rambu yang jelas bagi kampus yang ingin menerapkannya, khususnya bagi kampus negeri.
Apabila prodi-prodi di kampus negeri menjadi favorit, akan menjadi rebutan bagi mahasiswa kampus tersebut, maupun bagi mahasiswa kampus lain. "Jangan sampai yang PTS mau ambil ke PTN nanti ditolak, karena kan tidak mungkin menampung semua. Prodi favorit bisa jadi rebutan juga di dalam kampus sendiri, jadi harus jelas rambu-rambunya," tutur Prof. Edy.
Selain mengenai kesiapan perguruan tinggi, Edy mengingatkan agar kebijakan Mendikbud lebih membumi atau dapat diterapkan dengan optimal. Menurutnya selama ini berbagai ide kebijakan hanya bagus di atas kertas, sementara sulit dilaksanakan di lapangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
