Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

Kesepakatan Dagang AS-Inggris Hadapi Tantangan Besar

Senin 27 Jan 2020 21:13 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih

Bendera Inggris dan Amerika Serikat dipajang beriringan di sepanjang jalan menuju Buckingham Palace. Persahabatan AS-Inggris kemungkinan akan diuji dalam perjanjian perdagangan baru. Ilustrasi.

Bendera Inggris dan Amerika Serikat dipajang beriringan di sepanjang jalan menuju Buckingham Palace. Persahabatan AS-Inggris kemungkinan akan diuji dalam perjanjian perdagangan baru. Ilustrasi.

Foto: David Mirzoeff/PA via AP
Persahabatan AS-Inggris kemungkinan akan diuji dalam perjanjian perdagangan baru

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Inggris sekutu lama Amerika Serikat (AS). Tapi persahabatan dua negara mungkin akan diuji dalam perjanjian perdagangan baru yang akan dilakukan setelah Inggris keluar dari Uni Eropa.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan ia optimistis kesepakatan bilateral dengan Inggris dapat segera diraih tahun ini. Tapi jelas ada tantangan untuk meraih kesepakatan baru itu.

Dalam pertemuan keduanya dengan Menteri Keuangan Inggris Sajid Javid pada Sabtu (25/1) lalu di London, Mnuchin meminta agar Inggris tidak melanjutkan pajak layanan digital. Sementara Javid bersikeras negaranya akan tetap menerapkan pajak layanan digital unilateral walaupun AS mengancam akan membalasnya dengan menaikan tarif otomotif Inggris.

Usai pertemuan tersebut Mnuchin mengatakan pajak layanan digital akan mendiskriminasi perusahaan-perusahaan teknologi AS. Seperti Alphabet, Apple, Facebook, dan Amazon.

Kementerian Keuangan Inggris menolak mengomentari pertemuan tertutup tersebut. Perbedaan ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump yang ingin membuat kesepakatan perdagangan baru dengan Inggris.

Trump ingin menyeimbangkan kembali hubungan dengan hampir seluruh mitra dagang terbesar AS. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga telah mematok perjanjian dengan AS untuk mengurangi kerugian setelah keluar dari Uni Eropa, mitra dagang terbesar Inggris.

Trump pun sudah berjanji untuk mendukung Inggris paska-Brexit dengan kesepakatan dagang 'besar'. Produk gerakan populis yang mirip dengan agenda 'American First'.

Pakar menilai niatan baik dan hubungan istimewa kedua negara yang dinikmati selama puluhan tahun tampaknya tidak banyak dapat diandalkan. "Trump tidak akan melakukan permintaan Johnson, Trump tidak akan memberikan Johnson kesepakatan tanpa konsesi yang besar," kata peneliti senior the Brookings Institution Amanda Sloat, Senin (27/1).

Sebelum isu pajak layanan digital mencuat. Pemerintahan Trump sudah mengancam akan menaikan pajak impor mobil asing yang dapat menghantam merek-merek Inggris seperti Jaguar, Land Rover, Mini, dan Honda Civic.

Kesepakatan perdagangan AS yang kaku termasuk peningkatan akses produk pertanian dapat menyulitkan Inggris yang memiliki budaya makanan berbahan alami. AS juga ingin Inggris mengubah harga layanan kesehatan nasional atau National Health Service mereka dan membiarkan perusahaan-perusahaan farmasi AS masuk. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan pemerintah Johnson.

Permintaan Washington agar London melarang pembeliaan peralatan pabrik telekomunikasi asal China yakni Huawei atas alasan keamanan nasional juga dapat dibicarakan. Peneliti senior dari Peterson Institute for International Economics Jacob Funk Kirkegaard mengatakan kesepakatan yang berarti 'akan sangat sulit' diraih. 

"Ada isu yang sangat mengakar yang mana Amerika Serikat dan Inggris secara diametris berbeda," kata Kirkegaard.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA