Selasa, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 Februari 2020

Selasa, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 Februari 2020

Mahfud tak Beri Tenggat Penyelesaian Pelanggaran HAM

Sabtu 25 Jan 2020 04:23 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Indira Rezkisari

Menko Polhukam, Mahfud MD, tidak mematok batas waktu penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Menko Polhukam, Mahfud MD, tidak mematok batas waktu penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Foto: Republika TV/Surya Dinata
Penyelesaian pelanggaran HAM rumit karena menyangkut berbagai aspek.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, tak mematok tenggat waktu penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Semanggi I dan II. Tenggat waktu, kata Mahfud, akan membuat sulit penyelesaian kasus tersebut.

"Ndak. Ndak ada tenggat waktunya kita lihat saja nanti. Kalau pakai tenggat waktu nanti susah ya," ujar Mahfud di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Menurut Mahfud, penyelesaian kedua kasus tersebut rumit karena menyangkut beberapa aspek. Yakni pembuktian, prosedur penyelesaian, dan perbedaan undang-undang (UU) yang dipakai. Ia menjelaskan, Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Kejaksaan Agung menggunakan dua UU yang berbeda.

"Komnas HAM memakai UU Nomor 26, Jaksa Agung memakai hukum acara tentang pemeriksaan kasus yang harus dibawa ke pengadilan. Sama-sama punya alasan, jadi kita cari jalan keluarnya," katanya.

Mahfud menjelaskan, meskipun sudah, Kejaksaan Agung siap dipertemukan kembali dengan Komnas HAM untuk membahas penyelesaian kasus tersebut. Pada pertemuan sebelumnya keduanya membahas soal teknis penyelesaian yang akan melalui jalur yudisial dan non-yudisial.

"Itu sudah lama ketemu, akan ada penyelesaian yudisial dan non yudisial," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Di samping itu, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menyampaikan, ia bertemu dengan Mahfud untuk membahas solusi pelanggaran HAM berat. Ia sudah menjelaskan kepada Mahfud, ranah Komnas HAM adalah tahap penyelidikan dan sudah selesai dilakukan.

"Kalau ada hal yang masih katakanlah perlu, katakanlah bahan bukti segala macam, itu kita persilakan Pak Jaksa Agung untuk meneruskan dan tidak perlu mempolemikkan itu di media lagi, sudah," katanya usai bertemu Mahfud.

Ia mengakui, pihaknya siap berkoordinasi dengan siapa pun, termasuk dengan Jaksa Agung. Menurut Ahmad, pihaknya tidak bertentangan dengan Jaksa Agung meski terkadang memang terdapat perbedaan pendapat.

"Sudah, sudah selesai semua (berkasnya). Kami sebagai penyidik kami anggap sudah selesai," tutur Ahmad.


Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA