Wednesday, 13 Zulqaidah 1442 / 23 June 2021

Wednesday, 13 Zulqaidah 1442 / 23 June 2021

Langgar KP 348, Aplikator Ojek Daring Maxim akan Dievaluasi

Kamis 16 Jan 2020 03:13 WIB

Red: Friska Yolanda

Sejumlah pengemudi angkutan ojek berbasis daring (ojek online) berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Sejumlah pengemudi angkutan ojek berbasis daring (ojek online) berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Maxim dinilai melanggar Kepmen Perhubungan terkait penghitungan tarif ojek daring.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perwakilan aksi Ojol Nusantara Bergerak Fadel Balher mengatakan Kementerian Perhubungan RI akan mengevaluasi aplikator ojek daring Maxim. Evaluasi dilakukan karena Maxim dinilai telah melanggar Keputusan Menteri Perhubungan terkait penghitungan tarif ojek motor daring.

Hal ini disampaikan usai pertemuan antara Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI Budi Setyadi dengan anggota Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) yang menjadi perwakilan massa Ojol Nusantara Bergerak, Rabu (15/1).

"Alhamdulillah ini langsung dijawab sama Dirjen Perhubungan Darat bahwa ia telah mengeluarkan surat mengevaluasi operator Maxim diseluruh daerah di Indonesia karena melanggar KP 348," kata pria yang merupakan Ketua GARDA Kalimantan Timur itu usai pertemuan dengan Kemenhub RI.

Menambahkan Fadel, Ketua GARDA Indonesia Igun Aplikator Maxim telah melanggar tarif yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan RI di seluruh wilayah yang terlayani oleh aplikasi asal Rusia itu. Meski telah diprotes oleh pengemudi ojek daring di Solo dan telah ditegur, Maxim rupanya masih melakukan pelanggaran dengan menurunkan tarif yang sudah ditentukan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Di sana kemarin cuma formalitas. Saya dengar kemarin turun lagi, melanggar lagi," kata Igun.

Dengan adanya kesepakatan antara pengemudi ojek daring dengan pemerintah, diharapkan tidak ada lagi perdebatan mengenai aplikator Maxim yang melanggar KP 348. "Kita tidak mau ada aksi demo soal masalah tarif Maxim," kata Igun.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA