Thursday, 13 Rajab 1442 / 25 February 2021

Thursday, 13 Rajab 1442 / 25 February 2021

Menteri BUMN Dorong Ekosistem Bisnis yang Sehat

Jumat 10 Jan 2020 15:03 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Friska Yolanda

Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menandatangani perjanjian pemegang saham pendirian perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta perjanjian penataan stasiun terintegrasi antara Pemprov DKI, KAI, MRT, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1).

Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menandatangani perjanjian pemegang saham pendirian perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta perjanjian penataan stasiun terintegrasi antara Pemprov DKI, KAI, MRT, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1).

Foto: Republika/Muhammad Nursyamsyi
Perusahaan bisnis akan capai kesuksesan jika tercipta ekosistem yang sehat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir mengaku mendapat tugas yang sangat berat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dia katakan saat perjanjian kerja sama perusahaan patungan antara KAI dengan MRT Jakarta yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1).

Erick mengaku amanat dari Jokowi untuk mencapai 12 Key Perfomance Indicators (KPI) atau indikator kinerja utama. Erick menilai untuk mencapai 12 KPI tentu memerlukan kolaborasi dan kerja sama yang maksimal.

"Tentu kita di Kementerian BUMN punya pola pikir yang berubah, di mana kita di Kementerian BUMN tidak boleh arogansi tapi kita harus membangun ekosistem yang sehat," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (10/1).

Erick menilai BUMN sebagai perusahaan bisnis akan mencapai kesuksesan jika terciptanya ekosistem yang baik dan sehat. Erick menyampaikan salah satu intruksi Jokowi adalah mengatasi persoalan impor migas. Oleh karena itu, kata Erick, pemerintah mempercepat penerapan B30 pada 2019 dari rencana awal pada 2020.

"Terbukti dengan pembangunan ekosistem itu harga kelapa sawit sekarang naik," ucap Erick. 

Erick juga menyinggung usaha untuk mendorong Pertamina memiliki saham 100 persen di PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI).

"Ini juga yang kita lakukan bagaimana kita dorong TPPI karena lucu kita ini negara besar sudah punya petrochemical plant tidak jalan-jalan hampir 15 tahun, tetapi dengan dukungan Ibu Sri (Menkeu), Pertamina, akhirnya bisa mulai berjalan," kata Erick menambahkan. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA