Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

Wakil Ketua MPR Ingatkan Negara Asing agar Tidak Ganggu RI

Ahad 05 Jan 2020 16:30 WIB

Red: Joko Sadewo

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono (kedua kiri) memeriksa pasukan saat memimpin upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020).

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono (kedua kiri) memeriksa pasukan saat memimpin upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020).

Foto: M RISYAL HIDAYAT/ANTARA FOTO
Pemerintah harus tegas mempertahankan kedaulatan wilayah RI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan negara asing, tanpa kecuali, untuk tidak  mengganggu kedaulatan Indonesia, termasuk Perairan Natuna. Pernyataan ini terkait polemik perairan Natuna antara China dengan Indonesia.

Menurut politikus Partai NasDem itu, mengatakan sebagai negara sahabat, seharusnya China segera menarik kapal-kapal nelayan miliknya dari perairan Natuna, yang menjadi wilayah teritori Indonesia.  China harus menghormati kedaulatan Indonesia.

"China selayaknya mematuhi wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). China tidak punya landasan kuat untuk mengklaim wilayah perairan Natuna sebagai miliknya,” kata Lestari dalam siaran persnya, Ahad (5/1).

Dikatakannya, Indonesia berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). UNCLOS merupakan lembaga yang menetapkan batas ZEE.

“Ada sejumlah prinsip yang harus dihormati dalam berelasi dengan negara lain. Intinya harus saling menghormati dan saling menguntungkan. Tidak bisa main klaim secara sepihak. Jika salah satu dari prinsip-prinsip itu dilanggar, maka kita harus dengan tegas memperingatkan negara yang melanggar prinsip hubungan internasional tersebut,” ungkap Lestari.

Wakil Ketua MPR ini melanjutkan, Indonesia memiliki teritori. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam (SDA) termasuk yang ada di laut. “Kita tidak boleh permisif jika ada negara yang jelas-jelas melanggar. Apalagi mengklaim SDA kita,” paparnya.
 
Dalam konteks tersebut, Lestari mendesak pemerintah segera menangkap kapal penangkap ikan milik China yang masuk ke perairan Natuna tanpa izin. Pemerintah, kata dia, tidak boleh membiarkan  pelanggaran kedaulatan negara ini. "Kita harus tegas, kita harus pertahankan wilayah kita walaupun hanya sejengkal,’’ kata Lestari.

Lebih luas, Lestari menghimbau seluruh elemen bangsa untuk menunjukkan darma baktinya mempertahankan perairan Natuna yang diklaim China sebagai miliknya. “Sebagai komitmen terhadap keutuhan NKRI yang merupakan salah satu dari empat Konsensus Dasar Bangsa, inilah saatnya bagi seluruh komponen untuk menunjukkan darma baktinya,” papar Lestari.

Lestari juga meyampaikan apresiasi terhadap Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I yang melakukan pengawasan dan pengamanan di Perairan Natuna. “Langkah TNI menjaga keutuhan NKRI ini tepat, karena Natuna masuk ZEE Indonesia yang punya kekuatan hukum tetap dan mengikat,“ ungkapnya.

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA