Wednesday, 9 Ramadhan 1442 / 21 April 2021

Wednesday, 9 Ramadhan 1442 / 21 April 2021

Polres Bogor Bantah Ada 'Jasa Patwal Khusus' di Jalur Puncak

Sabtu 28 Dec 2019 18:49 WIB

Red: Bayu Hermawan

Sejumlah kendaraan memadati jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat

Sejumlah kendaraan memadati jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Polres Bogor bantah ada jasa patwal khusus untuk yang ingin berlibur ke Puncak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Resor Bogor membantah adanya "jasa patwal khusus" bagi wisatawan yang ingin berlibur akhir tahun, agar terhindar dari kemacetan di jalur Puncak, Bogor. Polres Bogor menegaskan patwal hanya diberikan kepada pihak VVIP saja, seperti presiden dan jajaran kabinet.

"Sepertinya ini harus kami sampaikan klarifikasi sehingga masyarakat juga bisa jelas," kata Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni ketika mengecek pos pantau di Jalur Gadog, Bogor, Sabtu (28/12).

Rumor yang sampai ke telinga masyarakat tersebut, kata dia, kemungkinan karena melihat adanya kendaraan yang diiringi mobil patwal melintasi jalur tersebut. Jika ada pengawalan untuk VVIP, seperti presiden dan jajaran kabinet, menurut dia, biasanya memang sudah diiringi patwal dari Jakarta, sementara kepolisian di lokasi setempat hanya mengatur lalu lintas jalan saja.

"Pengawalan VVIP butuh personel tertutup, misalnya reserse maupun intel untuk di-floating di masing-masing titik yang dianggap rawan, itu juga bisa diasumsikan masyarakat mobil tertentu dikawal oleh kepolisian. Padahal, itu memang anggota tertutup kami yang untuk di-floating," kata AKBP Muhammad Joni.

Kapolres mengklarifikasi rumor tersebut saat mendapatkan pertanyaan dari anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala ketika melakukan inspeksi mendadak pelayanan publik untuk liburan Natal dan Tahun Baru 2020.

"Kami juga bertanya kepada beliau tentang rumor di tengah masyarakat atau desas-desus bahwa petugas lantas di kawasan ini bisa dibeli ketika ada macet, kondisi stuck, kami bisa menghubungi petugas di jalan," kata Adrianus Meliala.

Padahal, menurutnya, masyarakat berada dalam posisi tidak berhak untuk mendapatkan pengawalan khusus tersebut. "Tadi sudah ditepis oleh Pak Kalpores bahwa itu tidak ada, mungkin sekali masyarakat menduga-duga saja, padahal kenyataannya tidak ada. Melalui ini, kami apresiasi dan percaya. Akan tetapi, jangan sampai hal ini terjadi dan membuat citra Polri rusak," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA