REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Pertemuan tersebut membahas mengenai masih banyaknya sekolah-sekolah yang tidak ramah terhadap anak karena banyak kekerasan yang menimpa anak terjadi di sekolah.
“KPAI menyampaikan catatan kekerasan sepanjang 2019 yang terjadi di lingkungan sekolah dengan pelaku guru, kepala sekolah, motivator, orangtua siswa dan siswa. KPAI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait kebijakan pendidikan yang digaungkan oleh Menteri Nadiem,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti dalam keterangannya, Kamis (26/12).
Pertemuan tersebut ujar Retno, berlangsung di ruang kerja Nadiem, pada Kamis pagi tadi. KPAI juga sambungnya, menyerahkan buku catatan kekerasan yang terjadi didunia pendidikan.
“KPAI menyampaikan buku catatan kekerasan di pendidikan sepanjang 2019 dari hasil pengawasan bidang pendidikan,” ungkap Retno.
Retno juga mengaku mengapresiasi Nadiem yang merespon catatan tersebut dengan keinginan memutus mantai rantai kekerasan di ruang public bernama sekolah. KPAI menilai, Nadiem memiliki kepekaan dan tidak mentolerir kekerasan.
Namun, sejak era otonomi daerah, kata Retno, Kemdikbud tidak memiliki kewenangan menegakan sanksi terhadap guru misalnya yang menjadi pelaku kekerasan, karena kewenangannya di daerah. Sementara banyak daerah mengabaikan penegakan hukum terhadap pendidik yang menjadi pelaku kekerasan di sekolah.
“Hal ini pula yang menjadi PR yang harus dipikirkan segera pemecahannya demi melindungi anak-anak selama berada di sekolah,” ujar Retno.
Untuk diketahui, tujuh Komisioner KPAI yang hadir melakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Tujuh orang komisioner ini yakni, Ketua KPAI Susanto, Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati, KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, Susianah, Sitti Himahwaty, Putu Elvina dan Jasa Putra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
