Friday, 14 Rajab 1442 / 26 February 2021

Friday, 14 Rajab 1442 / 26 February 2021

KY: Hanya 10 dari 130 Sanksi Hakim yang Ditindaklanjuti MA

Kamis 26 Dec 2019 15:44 WIB

Rep: Mimi Kartika / Red: Ratna Puspita

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta

Foto: Republika/ Wihdan
KY menjatuhkan sanksi kepada 130 hakim yang terbukti melanggar kode etik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan pengenaan sanksi Komisi Yudisial (KY) terhadap hakim tak sepenuhnya ditindaklanjuti Mahkamah Agung (MA). Dari 130 putusan sanksi itu, hanya 10 rekomendasi sanksi kepada hakim yang ditindaklanjuti.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta, mengatakan MA memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti 62 usulan sanksi dengan alasan teknis yudisial. Selain itu, enam usulan sanksi sampai saat ini belum mendapat respons dari MA tentang pelaksanaan riil dari sanksi tersebut.

Untuk 52 putusan yang tersisa, KY masih melakukan proses minutasi putusan. "Yang paling besar itu adalah Mahkamah Agung mengatakan tidak dapat ditindaklanjuti yaitu terhadap 62 sanksi hampir 47,69 persen," kata dalam konferensi pers di gedung KY, Jakarta Pusat, Kamis (26/12).

Baca Juga

Sukma menerangkan KY menjatuhkan sanksi kepada 130 hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) periode 2 Januari sampai 23 Desember 2019. Sanksi itu kemudian direkomendasikan kepada Mahkamah Agung (MA) yang berwenang menindaklanjuti penjatuhan sanksi kepada hakim yang bersangkutan.

"Karena Mahkamah Agung yang akan menindaklanjuti, karena semua administrasinya kan ada di Mahkamah Agung, akan tetapi putusan rekomendasinya ada di Komisi Yudisial," ujar dia.

Ia menuturkan, pelanggaran paling banyak berupa pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh 79 hakim, perilaku murni sebanyak 33 hakim, dan pelanggaran administrasi 18 hakim. Penjatuhan sanksi ini berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang pleno oleh anggota KY. 

Hakim yang terbukti melanggar KEPPH diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan dengan rincian, 91 hakim dijatuhi sanksi ringan, 31 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan delapan hakim dijatuhi sanksi berat. Sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 38 hakim, teguran lisan untuk 18 hakim, dan teguran tertulis untuk 35 hakim.

Sementara sanksi sedang diantaranya hakim diberhentikan sementara untuk menangani perkara atau hakim nonpalu dalam waktu kurang dari satu tahun. Sukma merinci hakim nonpalu selama dua bulan untuk dua hakim, hakim nonpalu selama tiga bulan untuk satu hakim, dan hakim nonpalu selama enam bulan untuk enam hakim. 

Selain itu, sanksi sedang juga berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun untuk 14 hakim, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun terhadap empat hakim, penundaan kenaikan gaji berkala selama enam bulan untuk satu hakim, dan penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama satu tahun untuk tiga hakim.

Sukma melanjutkan, untuk sanksi berat, KY memutuskan pemberhentian dengan hak pensiun untuk dua hakim, pemberhentian tidak dengan hormat untuk empat hakim, dan hakim nonpalu selama dua tahun untuk dua hakim. Putusan sanksi berat ini tidak hanya dilakukan KY, tetapi juga dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim.

Sementara itu, sepanjang 2019, KY telah melaksanakan penanganan lanjutan terhadap 478 register terdiri atas 98 register tahun 2019 dan di bawah 2019 ada 380 register. Khusus register di tahun 2019, ada sebanyak 71 register selesai di bawah waktu 60 hari.

Hal itu diputus dalam sidang pleno dengan hasil 83 laporan terbukti dan 395 laporan tidak terbukti melanggar KEPPH. Rekomendasi sanksi ini selanjutnya disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk implementasi pelaksanaan sanksinya.

Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak (pelapor dan saksi) yang dilengkapi dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang detail sebelum memeriksa hakim dan mengenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. 

"Hal ini untuk menjamin bahwa pengawasan yang dilakukan KY tetap menjunjung kehormatan dan keluhuran martabat hakim," tutur Sukma.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA