Wednesday, 2 Ramadhan 1442 / 14 April 2021

Wednesday, 2 Ramadhan 1442 / 14 April 2021

Cendekiawan Muslim Minta India Batalkan UU Kewarganegaraan

Senin 23 Dec 2019 08:13 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Ani Nursalikah

Polisi berpatroli di sebuah jalan di Lucknow, negara bagian Uttar Pradesh, India, Ahad (22/12). India dilanda gelombang demonstrasi dengan kekerasan. Demonstrasi menolak UU Kewarganegaraan yang dinilai anti-Muslim.

Polisi berpatroli di sebuah jalan di Lucknow, negara bagian Uttar Pradesh, India, Ahad (22/12). India dilanda gelombang demonstrasi dengan kekerasan. Demonstrasi menolak UU Kewarganegaraan yang dinilai anti-Muslim.

Foto: AP Photo/Rajesh Kumar Singh
India dilanda gelombang penolakan UU Kewarganegaraan yang dinilai anti-Muslim.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS) meminta Pemerintah India membatalkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang menimbulkan kegaduhan. IUMS memperingatkan, undang-undang tersebut akan memicu kebencian terhadap umat Islam.

Dilansir Anadolu Agency, IUMS menyatakan, undang-undang kewarganegaraan adalah episode ketiga dari serangkaian keputusan yang diambil Pemerintah India dalam beberapa bulan terakhir dan mengundang kemarahan umat Islam. Para pemimpin Muslim percaya undang-undang baru itu akan dikaitkan dengan National Register of Citizens atau Daftar Warga Nasional, di mana setiap warga negara akan diminta membuktikan kewarganegaraan India.

Di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan, imigran non-Muslim secara otomatis langsung mendapatkan kewarganegaraan. Sedangkan, 180 juta populasi Muslim di India akan dipaksa lari pontang-panting membuktikan kewarganegaraannya.

Sebelumnya, Mejelis Tinggi India atau Rajya Sabha mengesahkan Amendemen Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan. RUU ini berisi perubahan besar pada hukum kewarganegaraan India dengan memberikan kewarganegaraan kepada pengungsi beragama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsis, dan Kristen dari tiga negara tetangga, yakni Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan.

Namun, undang-undang tersebut mengecualikan Muslim untuk mendapatkan kewarganegaraan. Komunitas Muslim menggambarkan hukum ini adalah bentuk rasialisme karena mengecualikan Muslim dibandingkan dengan orang-orang dari agama dan kepercayaan lain.

Pengesahan undang-undang kewarganegaraan menuai protes yang berujung pada bentrokan di sejumlah negara bagian India. Tak hanya itu, aksi protes juga dilakukan oleh mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi Islam.

Negara bagian Assam dan Uttar Pradesh menjadi dua tempat yang paling dilanda ketegangan. Aparat telah menembak mati beberapa orang di kedua wilayah tersebut. Otoritas India telah memblokir layanan internet di Assam dan Uttar Pradesh. Pada Jumat lalu, India pun menerapkan jam malam selama tiga hari di kota pantai selatan Mangaluru.

Hingga kini korban tewas akibat gelombang demonstrasi menolak Undang-Undang Kewarganegaraan diperkirakan mencapai 15 orang. Menurut para pejabat, lebih dari 1.500 pengunjuk rasa yang tersebar di sejumlah wilayah di India telah ditangkap dalam 10 hari terakhir. Sekitar 4.000 orang telah ditahan dan kemudian dibebaskan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA