REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengomentari terkait kebijakan pemerintah meniadakan ujian nasional (UN). Ia berpandangan mengubah sistem penilaian harus memastikan kemampuan pihak yang menilai.

"Untuk melakukan assessment yang bersifat diagnostik terhadap siswa, guru harus memiliki kemampuan untuk pengukurannya. Jangan sampai salah menilai karena selama ini lebih ditarget penilaian akademis," kata Ledia kepada Republika, Rabu (11/12).

Ia memandang tidak fair jika melakukan penilaian terhadap sesuatu yang tidak pernah diajarkan atau dibiasakan. Termasuk, lanjutnya, di dalamnya pendidikan karakter.

"Artinya harus memastikan bahan-bahan yang akan dijadikan ukuran penilaian sudah pernah diajarkan, atau dilatihkan atau dibiasakan," ucapnya.

Politikus PKS itu juga mempertanyakan kesiapan guru jika siswa kelas rendah (1-3 SD) diperkenalkan sistem merdeka belajar dengan pendekatan learning how to learn, sehingga siswa mencintai belajar. Ia juga mengingatkan pendekatan kebijakan yang juga tidak boleh melupakan daerah diluar Jabotabek ataupun ibukota propinsi.

Daerah-daerah yang terpencil dan pedalaman juga perlu dipikirkan dalam menerapkan suatu kebijakan. "Jadi ini bukan sekedar menghapus UN. Ini memerlukan banyak hal yang harus diperhatikan," tuturnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika