REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim resmi menghapus Ujian Nasional (UN) untuk tahun 2021. Nadiem menegaskan, tahun 2020 akan menjadi terakhir kalinya sistem penilaian pendidikan menggunakan ujian nasional.
"Untuk 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tahun 2020, bagi orang tua yang sudah investasi banyak untuk anaknya itu silakan lanjut. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," kata Nadiem, saat membuka Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan di Indonesia, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12).
Format UN yang berjalan selama ini, menurut Nadiem tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Ia menyebut, beberapa isu utama masalah dengan UN antara lain adalah materinya yang terlalu padat.
UN, kata Nadiem selama ini fokusnya justru menilai penguasaan materi. Padahal, mestinya sistem penilaian pendidikan menilai kompetensi dasar pelajar. Oleh sebab itu, ke depannya ia ingin mengganti sistem penilaian pendidikan menggunakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Selain itu, UN menjadi sesuatu yang menekan anak, sekolah, dan juga orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa. Padahal, tujuan UN adalah untuk menilai sekolah dan sistem pendidikan secara nasional.
"UN juga hanya menilai satu aspek, bahkan tidak semua aspek kognitif dites, lebih banyak ke penguasaan materinya. Belum menyentuh karakter siswa secara holistik," ujarnya.
Secara nasional, Nadiem menyebut pemerintah masih memerlukan tolok ukur pendidikan. Namun, pola pengukuran ini akan diubah. "Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum dimana kita bisa memetakan daerah berdasarkan kompetensi minimum," kata Nadiem.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
