REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dede Yusuf Macan Effendi menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi meninggalkan banyak masalah. Menurut dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mengevaluasi atau mengkaji PPDB berbasis zonasi tersebut jika kembali diterapkan pada tahun ajaran 2020 mendatang.
Dia mengatakan, harus ada win-win solution agar sistem zonasi itu tidak menjadi beban bagi rakyat. "Memang sistem zonasi ini menjadi masalah baru. Karena banyak orang tua murid tidak bisa memasukkan anaknya yang berprestasi ke sekolah favorit tertentu akibat adanya zonasi, yang bisa masuk cuma yang tinggal dekat dengan sekolah. Menurut saya yang baik itu adalah win-win solution," ujar Dede Yusuf saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (10/12).
Dede menjelaskan salah satu bentuk win-win solution adalah 60 persen untuk zonasi dan 40 persen untuk kuota bagi calon murid berprestasi sesuai dengan kriteria yang diterapkan sekolah tersebut. Mengingat, banyak orang tua murid yang sudah berusaha keras dan mengeluarkan dana yang tidak sedikit mengikutkan anaknya ke lembaga ekstrakurikuler atau ekskul hanya demi masuk sekolah favorit. Apalagi sekolah atau universitas ternama memprioritaskan calon murid berprestasi dan sekolah yang memiliki kualitas yang baik pula.
"Namanya orang tua siswa itu ingin menyekolahkan anaknya ke tempat yang terbaik. Karena kalau anaknya lulus nanti biasanya yang diterima adalah siswa-siswa yang berprestasi dari sekolah-sekolah yang berprestasi juga," ucap dia.
Sementara terkait pemerataan kualitas pendidikan, Dede Yusuf menegaskan bahwa itu adalah tugas negara dan tidak boleh dibebankan kepada rakyat. Diantaranya menguprgrade sekolah-sekolah yang dianggap kurang baik. Termasuk meningkatkan sarana dan prasarana maupun pendidikan harus ditingkatkan. Sehingga sekolah-sekolah yang dinilai kurang dapat diratakan kualitasnya dengan sekolah unggulan maupun favorit.
"Insya Allah, kami sudah meminta kepada menteri pendidikan, zonasi harus diperhatikan baik-baik. Kalau memang anak berprestasi jangan dipaksakan harus sekolah di sekitarnya juga," ucap Dede Yusuf.
Dede mengatakan, meski konsep PPDB dengan berbasis zonasi itu bagus untuk mengatasi penumpukkan yang terjadi pada sekolah-sekolah favorit tertentu, tapi tetap saja ada dampak buruknya. Sebagai contoh ada beberapa daerah yang kebetulan di zonasinya tidak sekolah, kalaupun ada, kondisinya cukup memprihatinkan. Alhasil, ketika anaknya dipaksa sekolah di sana, maka orang tuanya pun mengkhawatirkan masa depan karier pendidikan anaknya tersebut.
"Akhirnya banyak anak terpaksa pura-pura diikutkan kepada KK yang orangnya tinggal di sekitar sekolahan, itu banyak terjadi juga. Banyak masalah yang menyebabkan sebuah sistem yang lama masih dipertimbangkan," ucap Politikus Partai Demokrat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
